Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEDIKITNYA 1.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 1.778 TPS yang tersebar di 54 kelurahan di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, diindikasikan memiliki kerawanan pada saat hari pemungutan suara pada 14 Februari nanti.
"Ada sejumlah indikator kerawanan yang kita petakan, dari mulai netralitas, logistik dan juga kampanye seperti adanya KPPS yang nekat kampanye untuk paslon atau caleg tertentu, seperti yang pernah kita temukan pada Pemilu 2019 silam," kata Ketua Bawaslu Kota Solo, Budi Wahyono menjawab Media Indonesia di Solo.
Karena itu, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur, lancar, berintegritas serta bermartabat, Budi Wahyono mengajak masyarakat pemilih hak pilih, untuk berpartisipasi dalam pengawasan bersama Bawaslu.
Baca juga : Bawaslu: Tiga Hari Masa Tenang Merupakan Titik Kritis,Pengawas Pemilu Harus Siaga Penuh
Ia menegaskan, bahwa pemetaan kerawanan pada penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Bawaslu, beda dengan yang dilakukan oleh Polri atau TNI. "Ada perbedaan dari sisi fungsi dan tugas, terkait pemetaan kerawanan antara Bawaslu dengan Polri. Yang dipetakan Polri terkait kerawanan barang kali lebih sedikit," imbuh Budi Wahyono.
Sementara itu terkait masa tenang selama tiga hari, mulai 11 - 13 Februari, Bawaslu bersama Tim Penertiban Alat Peraga Kampanye ( APK ) akan melakukan koordinasi untuk pembersihan seluruh APK yang ada di Kota Solo.
"Sesuai surat instruksi Bawaslu RI nomor 5/2024, maka seluruh APK dari peserta Pemilu 2024 yang meliputi parpol, paslon, DPD dan juga DPRD harus sudah bersih hingga sehari menjelang pemungutan suara," papar dia.
Baca juga : Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Merupakan Titik Kritis
Bahkan, seluruh peserta Pemilu 2024 diharapkan secara mandiri ikut membantu melakukan pembersihan seluruh APK yang tersebar dan terpasang di mana pun, mulai dari spanduk, baner hingga rontek.
Selama masa kampanye Pemilu 2024, Bawaslu bersama tim penertiban APK yang terdiri KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan Satpol PP sudah menertikan 1669 APK, karena sisi pelanggaran lokasi pemasangan.
Dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya dua paslon kontestan Pilpres, maka pada Pemilu 2024 ini secara kuantitas yang ditertibkan lebih banyak, karena paslon yang maju lebih dari dua. Hanya saja secara regulasi, pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu relatif sama.
Baca juga : Timnas AMIN Keliling Jateng Konsolidasi Pencegahan Kecurangan
"Sementara Bawaslu juga menghimbau kepada seluruh unsur media, baik online, cetak dan elektronik selama masa tenang tidak memberitakan lagi tentang iklan yang mengarah pada kegiatan kampanye Pemilu," papar dia.
Pada bagian lain, Bawaslu juga menegaskan agar seluruh peserta Pemilu 2024 ini menyerahkan dana pemasukan dan pengeluaran Pemilu dalam rentang waktu 15 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
"Jadi paling lambat pada 29 Februari ini, seluruh dana pemasukan dan pengeluaran kampanye sudah selesai diserahkan lewat akuntan publik yang ditunjuk KPU," pungkas Budi Wahyono. (Z-4)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved