Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dikritik karena mendukung pembangunan beach club di Gunungkidul, Yogyakarta yang berpotensi merusak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).
Baca juga: Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2023 Capai 179 Ribu Hektare
Pasalnya dukungan tersebut tanpa ada kajian sosiologi serta tanpa melihat adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
"Terlalu naif dan jangan numpang viral bagi seorang menteri mendukung sebuah proyek investasi yang dihasilkan dari sebuah diskusi, tanpa dilakukan terlebih dahulu tanpa ada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta tanpa melihat adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," kata pengamat kebijakan publik, Yanuar Wijanarko lewat keterangan yang diterima, Minggu (7/1),
Sandiaga, sambungnya, seharusnya turut mengajak WALHI dan Kementerian LHK untuk mendiskusikan bersama atas temuan potensi kerusakan lingkungan yang bakal muncul jika pembangunan Beach Club Raffi Ahmad tersebut dilanjutkan.
Baca juga: Walhi: Klaim Jokowi di COP28 Manipulasi dan tidak Sesuai Kenyataan
"Jangan berlindung dengan potensi investasi dan nama Raffi Ahmad, atau bahkan membandingkan beach club lain yang sudah berdiri dan langsung memberikan dukungan. Seharusnya Pak Sandiaga ya melakukan evaluasi juga terhadap beach club lain, dan mengajak Menteri LHK serta WALHI diskusi atas temuannya," ujarnya.
Menurutnya, lingkungan hidup di kawasan Ekologis Karst Gunung Kidul harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.
Pemerintah jangan hanya memikirkan investasi tanpa memikirkan sejumlah asas Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan. Ia pun menilai Sandiaga melupakan sejumlah asas-asas yang wajib diperhatikan karena sudah ada dalam UU.
"Yakni seperti asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup," katanya. (P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
AKTIVIS Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Aminullah menilai kondisi darurat sampah Tangerang bukan peristiwa mendadak, melainkan akumulasi kelalaian tata kelola.
Aktivis lingkungan yang juga Ketua Dewan WALHI Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menilai, pemerintah membiarkan deforestasi karena adanya pihak-pihak yang bermain.
SEJUMLAH wilayah di Sumatra Barat (Sumbar) masih menghadapi dampak serius akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
BENCANA banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara (Sumut) belum diimbangi dengan penanganan bencana yang mumpuni.
Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengatakan banjir dan longsor di Sumatra Utara disebabkan oleh cuaca ekstrem.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved