Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang pertama 2023, Jumat (29/12). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor beserta jajaran Pemkot Bogor.
Baca juga: DPRD Sebut Warga Kota Bogor Alami Ketimpangan Pendapatan
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, melaporkan, melalui peran legislasi DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terhadap 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Selama tahun sidang 2023, DPRD Kota Bogor telah menetapkan 10 Perda dan melakukan evaluasi terhadap 4 Perda. Disamping itu, DPRD Kota Bogor juga melakukan sosialisasi Raperda sebagai bentuk penyusunan Raperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rusli lewat keteragan yang diterima.
Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Otista di Kota Bogor
Lebih lanjut, Rusli, menerangkan melalui fungsi anggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terkait Perubahan KUA-PPAS 2023, menetapkan APBD-Perubahan 2023, pembahasan evaluasi gubernur atas APBD-Perubahan 2023, melakukan pembahasan APBD 2024 dan melakukan pembahasan evaluasi gubernur atas APBD 2024.
Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap program kerja Pemkot Bogor. Bahkan selama masa sidang kesatu 2023, DPRD Kota Bogor telah menerima sebanyak lima aspirasi yang mendapatkan asistensi langsung dari pimpinan dan komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.
Di antaranya adalah menidaklanjuti aspirasi dari KPAID Kota Bogor, menindaklanjuti aspirasi dari warga Perumahan Bumi Mekar wangi Sektor 3 Kecamatan Tanah Sareal, menindaklanjuti permasalahan banjir yang menimpa warga Kampung Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan revitalisasi terhadap SDN Bondongan 3 yang dimasukkan kedalam Musrenbang dan DPRD Kota menyoroti penonaktifan 55 ribu peserta BPJS PBI APBN di Kota Bogor.
“Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat. Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2023 Masa Jabatan 2019 - 2024 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya,” pungkas Rusli. (P-3)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved