Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang pertama 2023, Jumat (29/12). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor beserta jajaran Pemkot Bogor.
Baca juga: DPRD Sebut Warga Kota Bogor Alami Ketimpangan Pendapatan
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, melaporkan, melalui peran legislasi DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terhadap 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Selama tahun sidang 2023, DPRD Kota Bogor telah menetapkan 10 Perda dan melakukan evaluasi terhadap 4 Perda. Disamping itu, DPRD Kota Bogor juga melakukan sosialisasi Raperda sebagai bentuk penyusunan Raperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rusli lewat keteragan yang diterima.
Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Otista di Kota Bogor
Lebih lanjut, Rusli, menerangkan melalui fungsi anggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terkait Perubahan KUA-PPAS 2023, menetapkan APBD-Perubahan 2023, pembahasan evaluasi gubernur atas APBD-Perubahan 2023, melakukan pembahasan APBD 2024 dan melakukan pembahasan evaluasi gubernur atas APBD 2024.
Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap program kerja Pemkot Bogor. Bahkan selama masa sidang kesatu 2023, DPRD Kota Bogor telah menerima sebanyak lima aspirasi yang mendapatkan asistensi langsung dari pimpinan dan komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.
Di antaranya adalah menidaklanjuti aspirasi dari KPAID Kota Bogor, menindaklanjuti aspirasi dari warga Perumahan Bumi Mekar wangi Sektor 3 Kecamatan Tanah Sareal, menindaklanjuti permasalahan banjir yang menimpa warga Kampung Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan revitalisasi terhadap SDN Bondongan 3 yang dimasukkan kedalam Musrenbang dan DPRD Kota menyoroti penonaktifan 55 ribu peserta BPJS PBI APBN di Kota Bogor.
“Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat. Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2023 Masa Jabatan 2019 - 2024 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya,” pungkas Rusli. (P-3)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved