Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang pertama 2023, Jumat (29/12). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor beserta jajaran Pemkot Bogor.
Baca juga: DPRD Sebut Warga Kota Bogor Alami Ketimpangan Pendapatan
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, melaporkan, melalui peran legislasi DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terhadap 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Selama tahun sidang 2023, DPRD Kota Bogor telah menetapkan 10 Perda dan melakukan evaluasi terhadap 4 Perda. Disamping itu, DPRD Kota Bogor juga melakukan sosialisasi Raperda sebagai bentuk penyusunan Raperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rusli lewat keteragan yang diterima.
Baca juga: Jokowi Resmikan Jembatan Otista di Kota Bogor
Lebih lanjut, Rusli, menerangkan melalui fungsi anggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan terkait Perubahan KUA-PPAS 2023, menetapkan APBD-Perubahan 2023, pembahasan evaluasi gubernur atas APBD-Perubahan 2023, melakukan pembahasan APBD 2024 dan melakukan pembahasan evaluasi gubernur atas APBD 2024.
Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap program kerja Pemkot Bogor. Bahkan selama masa sidang kesatu 2023, DPRD Kota Bogor telah menerima sebanyak lima aspirasi yang mendapatkan asistensi langsung dari pimpinan dan komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.
Di antaranya adalah menidaklanjuti aspirasi dari KPAID Kota Bogor, menindaklanjuti aspirasi dari warga Perumahan Bumi Mekar wangi Sektor 3 Kecamatan Tanah Sareal, menindaklanjuti permasalahan banjir yang menimpa warga Kampung Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan revitalisasi terhadap SDN Bondongan 3 yang dimasukkan kedalam Musrenbang dan DPRD Kota menyoroti penonaktifan 55 ribu peserta BPJS PBI APBN di Kota Bogor.
“Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat. Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2023 Masa Jabatan 2019 - 2024 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya,” pungkas Rusli. (P-3)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved