Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal, Jawa Tengah, menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024, Rabu (22/11). Tujuannya, untuk memberikan arahan dan kesatuan komando kepada jajaran pengawas se-Kota Tegal dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilu 2024.
Peserta Apel Siaga sebelumnya melakukan arak-arakan berjalan kaki dari gerbang Balai Kota Tegal menuju jalan Pancasila, melalui Alun-alun Kota Tegal, menampilkan juga atraksi kesenian yang diramaikan juga drum band.
Apel Siaga dihadiri Wali Kota Tegal, Forkopimda, Komisioner Bawaslu, dan Pimpinan Partai Politik (Parpol) di Kota Tegal. Sedangkan peserta terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur pengawas Pemilu.
Baca juga : Komunitas Pemuda Karya Distribusikan 2.000 Paket Sembako Murah di Tegal
Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid menjelaskan, Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan kesatuan komando bagi jajaran pengawas se-Kota Tegal dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilu 2024.
"Apel Siaga untuk mengajak stakeholder terkait bersinergi bersama dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilu 2024. Tujuannya, untuk memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara fair, jujur, dan demokratis serta menghindari terjadinya kecurangan seperti politik uang, intimidasi atau manipulasi suara," ujar Fauzan.
Baca juga : Relawan AMIN Satukan Langkah Garap Basis Pemilih Nusantara
Fauzan menjelaskan, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang independen dan netral seperti Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) serta organisasi masyarakat sipil dan media.
"Pengawasan juga dapat memperkuat kepercayaan rakyat terhadap proses Pemilu dan demokrasi sebagai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pengawasan Pemilu juga perlu didasarkan pada indeks kerawanan-kerawanan yang dapat dijadikan tolak ukur pada hal apa saja yang akan menjadi urgensi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran," terang Fauzan.
Menurut dia, Pemilu akan memasuki masa kampanye yang dimulai pada 28 November 2023-10 Februari 2023 dengan masa kampanye 75 hari denganpendekatan humanis.
"Artinya, menjalin koordinasi bersama jajaran pengawas Pemilu dari tingkatan yang paling bawah sampai paling atas,� pungkasnya.
Bawaslu Kota Tegal mengimbau seluruh jajaran pengawas Pemilu se-Kota Tegal dalam menjalankan tugas pengawasan pada setiap tahapan kampanye agar mengedepankan pencegahan serta menciptakan pengawasan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia atau Luber. (Z-5)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved