Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di seluruh provinsi untuk memperkuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada 2024.
Baca juga: Kemendagri dan DPR Bahas Rancangan Peraturan Bawaslu
Hal tersebut disampaikan Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu TB Chaerul Dwi Sapta pada Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).
"P3PD akan berakhir 2024, saya minta dukungan pemerintah daerah terutama Dinas PMD sebagai lead Sekber untuk bisa menguatkan P3PD untuk keberlanjutan program ini jangan sampai disia-siakan. Saya mohon manfaatkan dengan baik, dengan harapan program ini bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Chaerul. lewat keterangan yang diterima, Rabu (22/11).
Baca juga:Jelang Pilkada 2024, Mendagri Minta Pemda Segera Tandatangani NPHD
Chaerul meminta kepada Dinas PMD dan Regional Management Consultant (RMC) P3PD untuk saling berkolaborasi mengidentifikasi hal strategis pada tahun depan.
“Ada 17 provinsi yang hadir, para pimpinan ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan di daerah, lakukan identifikasi dan sampaikan. Kita berharap rumusan strategi dari setiap daerah, Program P3PD akan berakhir tahun 2024, di mana yang menentukan keberhasilan P3PD adalah dari dukungan semua pihak,” kata Chaerul.
Chaerul juga berharap kepada provinsi yang belum ada SK Sekber agar segera menetapkan SK karena sekber ini merupakan landasan untuk dukungan semua kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
“Yang belum ada sekber, bisa segera, sekber itu penting, Bank Dunia minta SK Sekber kalau tidak ada maka tidak bisa memberikan dukungan. Agar P3PD berhasil, saya berharap identifikasi hal stategis untuk masukan pelaksanaan di 2024. Minggu ini kita lagi menyusun AWPB (Annual Work Plan Budget), kalau kita dapat masukan akan memperkuat perencanaan program di 2024,” tambah Chaerul.
Sementara untuk RMC sebagai perpanjangan tangan dari pusat di daerah untuk terus berkolaborasi dan melakukan monitoring serta evaluasi di kabupaten yang menjadi lokasi fokus.
Chaerul mengungkapkan untuk pelaksanaan pelatihan P3PD di 2024 juga harus difokuskan sesuai dengan KPI terbaru yang telah ditetapkan agar pelaksanaan dapat lebih fokus. (P-3)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved