Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
UPAYA Kementerian Pertanian (Kementan) mengembangkan pertanian rendah karbon (low carbon] didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) antara lain dengan melakukan studi banding ke BSIP Lingkungan Pertanian Pati, Jawa Tengah, bagi 30 penyuluh berwawasan Pertanian Cerdas Iklim atau Climate Smart Agriculture (CSA).
Sebanyak 30 penyuluh NTB terlibat pada kegiatan SIMURP di NTB yang merupakan Provincial Project Implementation Unit (PPIU) NTB dari Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) dan penyuluh pendamping kegiatan SIMURP pada enam kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.
Tujuan kegiatan studi banding selama tiga hari atau pada 20 - 22 November 2023, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan penyuluh/petugas terkait emisi, mitigasi dan absorbsi Gas Rumah Kaca [GRK] pada lahan pertanian, dampak pencemaran lingkungan dan penanggulangannya.
Baca juga: Bank Dunia Akui Keberhasilan Indonesia Implementasi CSA
Penyuluh dan petugas CSA berperan vital pada pengukuran emisi GRK, yang diawali pengambilan sampel kemudian menghitung tingkat emisi GRK, yang merupakan salah satu kegiatan Program SIMURP bagi petani berwawasan CSA.
Penekanan emisi GRK berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas padi, sejalan arahan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, pangan merupakan aspek paling strategis yang wajib dibangun bersama, karena ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara.
"Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Kalau krisis ekonomi itu kita mampu bertahan, kita bisa lewati, krisis kesehatan, covid 19 kita lewati tapi kalau krisis pangan bisa berdampak pada lainnya. Kita harus betul-betul menjaganya bersama," katanya.
Baca juga: Kementan Bersama Alumni IPB Perkuat Ketahanan Pangan, Melalui Benih Unggul
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan [BPPSDMP] Dedi Nursyamsi mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri di bawah business as usual [BAU] pada 2030, sementara dengan dukungan internasional hingga 41%.
"Kita butuh aksi adaptasi. Setiap aksi yang dilakukan, untuk mengantisipasi dampak buruk perubahan iklim serta menjaga kedaulatan pangan. Hal ini menjadi prioritas utama pembangunan pertanian," katanya.
Dedi Nursyamsi menambahkan, dibutuhkan pula aksi mitigasi, dimana setiap aksi harus bertujuan pada penurunan emisi GRK, tetapi harus mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
Baca juga: Tingkatkan Produksi Padi dan Jagung, Kementan Optimasi Lahan Rawa dan Lahan Non Irigasi
"Sudah ada inovasi teknologi mitigasi GRK yang diterapkan petani seperti menerapkan pengairan berselang, penggunaan bahan organik matang, varietas padi rendah emisi metana paket teknologi Climate Smart Agriculture atau CSA." katanya.
Pembangunan Rendah Karbon pada sektor pertanian dapat diidentifikasi menjadi beberapa kategori, yaitu pengelolaan lahan sawah, penggunaan pupuk organik dan biogas untuk menyerap emisi Gas Rumah Kaca [GRK] dan perbaikan pakan ternak melalui pakan hijau dan konsentrat. (RO/S-4)
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait kasus tanah demplot pertanian.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melakukan sosialisasi di berbagai lokasi terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.
TENAGA Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sangatlah kurang.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, menggelar Pelatihan Vokasi PascaPanen dan Pengolahan Hasil Buah dan Sayuran.
Tujuan klasterisasi untuk mendorong pembentukan korporasi di tingkat kabupaten guna menaungi klaster-klaster komoditas pangan.
Kunjungan mahasiswa Polbangtan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan praktik pertanian modern.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengingatkan petani untuk mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian, sehingga tidak lagi menjual produk mentah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved