Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa rasio atau angka kemiskinan ekstrem di daerahnya saat ini telah turun signifikan. Khofifah mengacu pada data statistik selama kurun tiga tahun terakhir.
"Angka kemiskinan ekstrem di Jatim sekarang jauh lebih rendah dibanding angka nasional," kata Gubernur Jatim Khofifah saat memberi sambutan dalam pembukaan Jambore BUMDesa 2023 di wisata rintisan Nangkula Park di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Minggu (12/11), seperti dilansir dari Antara.
Dia memberi gambaran rasio angka kemiskinan ekstrem di Jatim pada 2020 sebesar 24,4 persen, kemudian pada 2021 mendekati angka nasional, dan terakhir berdasar data statistik pada Maret 2023 turun signifikan hingga menjadi 0,28 persen.
Menurutnya, rasio itu jauh lebih rendah dibanding angka kemiskinan ekstrem nasional yang berkisar 1,2 persen. "Kami sudah di bawah rata-rata nasional untuk penurunan kemiskinan ekstrem," kata Khofifah.
Pihaknya berharap angka kemiskinan ekstrem akan menjadi 0 persen pada akhir 2023. "September ini, kalau dilakukan pendataan ulang harusnya sudah mendekati nol persen," katanya.
Pihaknya bakal terus melakukan intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca juga:
> Cianjur Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
> BMKG Beri Warning, Gubernur Jatim Instruksikan Mitigasi Bencana
Menurut Khofifah, salah satu faktor yang memberi dampak positif dalam upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut adalah dengan meningkatkan perekonomian di tingkat desa, melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pihaknya juga mendorong Desa Devisa, sehingga Desa Devisa di Jatim merupakan yang tertinggi di Indonesia. Desa Devisa dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor-impor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Untuk menjadi Desa Devisa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu desa mempunyai produk original, produk itu dibuat secara massal oleh masyarakat, dan ada lembaga seperti koperasi atau BUMDesa. "Ini penguatannya seiring dengan BUMDes," kata Khofifah.
Pengembangan potensi desa, kata dia, berimbas pada penurunan angka kemiskinan, seiring hidupnya usaha di desa yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. "Alhamdulillah angka kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun drastis," kata Khofifah. (Z-6)
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak ke Pasar Tradisional Larangan Kabupaten Sidoarjo, Senin (25/8).
Surat Edaran (SE) Bersama yang mengatur penggunaan sound horeg di wilayah Jawa Timur telah terbit. Berikut aturan surat edaran sound horeg
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi yang digelar di Lampung
Ekonomi Jawa Timur secara kuartal tumbuh impresif dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa yang mencapai 3,09%.
Orang nomor satu di Jatim ini juga menyinggung pentingnya kelancaran proses-proses yang berjalan dalam rantai pasok karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap distribusi dari produsen
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Sejumlah orang terlihat membongkar posko tersebut. Tiang penyangga tenda bertuliskan No Viral No Justice dilepaskan satu persatu, kemudian diikat untuk dibawa pulang.
GRUP Lippo menggelar program renovasi 1.500 rumah desa dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.
HARGA beras berbagai jenis di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kembali mengalami kenaikan berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per kg.
KAKORLANTAS Polri Irjen Agus Suryonugroho mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangkaian kunjungan silaturahmi ke dua pesantren besar di Jawa Timur.
PULUHAN ribu ton gula milik Petani di Jawa Timur (Jatim) tidak terserap pasar. Mereka mengancam akan mogok massal jika tidak ada solusi dari pemerintah agar gula milik petani segera terserap.
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved