Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Ibu Kota Nusantara (IKN) memproklamirkan sebagai kota pertama di Indonesia yang memiliki komite Bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola atau kerap disebut ESG (environtment, social, dan governance). Hal ini dikukuhkan dengan deklarasi Komite ESG di Bukit Bangkirai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Rabu (20/9).
“Kita semua di sini ingin mengukir sejarah baru. Kita bertekad untuk sesuatu yang baru, yang mungkin belum pernah ada di Indonesia, belum pernah ada di dunia. Saya mulai dengan harapan kita semua ke semua teman-teman Komite ESG,” tutur Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Bambang menegaskan bahwa deklarasi melalui penandatanganan pakta integritas hari ini merupakan langkah besar terwujudnya Komite ESG di IKN. “Seperti tampaknya kecil tapi suatu langkah besar ketika kami berbicara di berbagai forum internasional dan menyampaikan bahwa Nusantara will have first ESG comitee in a city,” kata dia.
Baca juga: Otorita Ibu Kota Nusantara dan YAD Jalin Kerja Sama
Ia juga berharap melalui dukungan dari Komite ESG akan banyak hal yang bisa dikembangkan di IKN, terutama untuk mewujudkan kejayaan dari hutan tropis di Nusantara. Selain itu, ia berharap kedepannya dengan adanya Komite ESG yang mengawasi kota Nusantara akan menjadi model yang dapat diterapkan di kota-kota lain.
Secara kelembagaan, Komite ESG bukanlah bagian dari Otorita IKN karena komite ini merupakan komite yang independen. “Mereka ini sama sekali enggak langsung dengan kita karena kami ingin, saya dan pak Donny (Wakil Kepala Otorita IKN) ingin menjaga independensi. Berilah kami kritik, berilah kami saran, berilah kami usulan yang akan memperkaya,” ujar Bambang.
Baca juga: Ibu Kota Pindah, Wapres Ungkap DKI Jakarta akan Jadi Daerah Khusus
Pada saat sesi berfoto bersama, Bambang bahkan menyatakan rasa bangganya, ”Inilah 9 Pendekar ESG yang akan mengawal pelaksanaan aspek pengelolaan lingkungan, aspek sosial dan tata kelola, kita patut berbangga dengan para tokoh terbaik ini.”
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite ESG Rhenald Kasali juga memperkenalkan nama-nama anggotanya. Komite ini beranggotakan Silverius Oscar, Willie Smits, Cyril Noerhadi, Unifah Rosyidi, Ery Seda, Mas Achmad Daniri, David E Parry, dan Tiza Mafira.
Selain itu Rhenald menjelaskan bahwa Komite ESG akan bertugas untuk melakukan riset, membangun networking, dan memberikan rekomendasi tentang ESG kepada pimpinan IKN. “Kita siap untuk memberikan kontribusi,” tuturnya. (Z-6)
IIRC mempersiapkan berbagai program intensif yang mencakup tahap awareness, implementasi, hingga ESG reporting.
Pada ajang ESG Award by Kehati 2025, BRI Ventures, perusahaan modal ventura milik Bank Rakyat Indonesia (BRI), meraih penghargaan Best Investor on Impact Investment.
KESETARAAN gender menjadi kunci penting dalam perusahaan sebagai upaya menerapkan prinsip environmental, social, governance (ESG), khususnya pada pilar sosial.
Pertamina Patra Niaga meraih 14 penghargaan pada ajang Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) 2025.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan operasionalnya.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui peluncuran program keberlanjutan GoZero%
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
Daerah yang mengalami lonjakan kunjungan adalah Kalimantan, dengan peningkatan hingga 200 persen.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
RACUN Sangga: Santet Pemisah Rumah Tangga jadi film horor terbaru Rizal Mantovani, yang total tahun ini setidaknya sudah menyutradarai enam judul horor.
Mentan memastikan semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyebut jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di daerah itu kini menjadi tujuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved