Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan pengawasan lalu lintashewan ternak dari luar daerah guna menjamin kesehatan hewan jelang Idul Adha 1444 Hijryah. Kebutuhan hewan kurban di Kalsel tahun INI diperkirakan sebanyak 12.000 ekor.
Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kalsel, Suparmi, Selasa (20/6). "Jelang Iul Adha kebutuhan hewan kurban
meningkat. Untuk memastikan keamanan dan kesehatan hewan kita meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan di lapangan," tuturnya.
Terkait hewan kurban yang dipasok dari luar daerah, Suparmi mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan ketat untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan berupa penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit lainnya.
"Kalsel sudah zero kasus PMK. Tetapi kita tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengendalian melalui surveilans, deteksi dini dan vaksin. Kalau yang dari luar sudah kami pastikan bebas penyakit, baru kami beri izin masuk," tandasnya,
Hewan ternak dan kurban di Kalsel dipasok dari berbagai daerah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Pada Idul Adha
1443 H lalu, kebutuhan hewan kurban di Kalsel sebanyak 9.000 ekor dan tahun ini diperkirakan meningkat hingga 12.000 ekor.
Sementara stok hewan seperti sapi, kerbau, kambing dan domba
di Kalsel saat ini mencapai 21.000 ekor lebih. Sentra ternak sapi
terbesar di Kalsel ada di Kabupaten Tanah Laut yang menguasai 60% produksi ternak sapi Kalsel. Sementara kerbau ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (N-2)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved