Binwas di Merauke, BSKDN : Inovasi Daerah Harus Timbulkan Kepercayaan Masyarakat

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan bimbingan dan pengawasan (Binwas) terhadap Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan inovasi daerah di wilayah Merauke. 

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menekankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke bahwa hasil terbesar inovasi adalah kepercayaan masyarakat. Pasalnya, inovasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. 

"Inovasi itu punya ciri khas bisa menghasilkan sesuatu, kalau pemerintah daerahnya dapat mengelola dengan baik. Kompensasi terbesarnya itu adalah kepercayaan masyarakat. Di mana layanan dasar masyarakat semakin baik, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat," jelasnya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Merauke, Papua Selatan di Merauke pada Kamis, (15/6).

Baca juga : Surat Pemberhentian Sementara Plt Bupati Mimika Dinilai Janggal

Dia menegaskan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berdampak pada kondisi sosial yang semakin kondusif. Tidak hanya itu, kepercayaan masyarakat yang meningkat juga dapat memengaruhi penyelenggaraan pembangunan di daerah menjadi lebih baik. 

Dengan begitu, kata dia, kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah untuk diwujudkan. 

Baca juga : BPSDM Kemendagri dan Kementerian Bersinergi untuk Pengembangan Kompetensi ASN pada 4 Daerah DOB

"Inovasi itu perlu dikembangkan dengan terus bersinergi, kalau sudah ada satu dinas yang sudah lahirkan inovasi, kita harus tanya outputnya apa saja yang dihasilkan dinas yang bersangkutan? Output ini akan menjadi input untuk dinas yang lain dan ini akan terus meningkatkan inovasi di daerah yang bersangkutan," terangnya. 

Guna memperkuat ekosistem inovasi daerah di wilayah Merauke, Yusharto meminta kepada Pemkab Merauke agar terus menggali berbagai potensi yang dimiliki daerahnya. 

Di sisi lain, dirinya juga mengimbau Pemkab Merauke agar lebih cepat dalam mengenali masalah yang dihadapinya, seperti persoalan inflasi. Menurutnya, lebih cepat mengenali masalah akan lebih cepat juga menyelesaikannya. 

"Kita harus mengenali musuh besar yang kita hadapi bersama, yang terutama masalah inflasi. Kita bisa menerapkan inovasi 3K untuk menurunkan inflasi seperti halnya yang dilakukan Nusa Tenggara Timur yakni Kebun, Kandang, Kolam (berkebun, beternak, budidaya) di rumah masing-masing," ujarnya. 

Bukan hanya masalah inflasi, Yusharto juga mengatakan kemiskinan ekstrem masih harus mendapatkan perhatian khusus karena masih menjadi masalah yang banyak dihadapi daerah di wilayah Papua termasuk Kabupaten Merauke. 

Sementara itu, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, jajaran pemerintah pusat maupun daerah diminta melakukan sinkronisasi dan verifikasi data kemiskinan ekstrem untuk penanganan yang lebih intens dan tepat sasaran.

"Lagi-lagi koordinasi antar OPD juga diperlukan, supaya dalam pengembangan inovasi untuk penanganan beragam masalah di daerah ini tidak jalan sendiri-sendiri," pungkasnya. (RO/Z-5)