Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KAWASAN Industri Terpadu Batang (KITB) atau Grand Batang City kembali menggelar tenant gathering, Jumat (26/5). Kegiatan ini menjadi agenda rutin 3-4 bulan yang ditujukan untuk saling mengenalkan tenant-tenant yang ada di KITB. Kegiatan ini sudah berjalan tiga kali sejak tahun 2022.
"Saya ingin KITB ini adalah sebuah keluarga besar. Jadi harus saling mengenal pabrik-pabrik itu. Banyak kawasan industri itu yang nggak kenal di sebelahnya itu pabrik apa. Kami mencoba merubah itu dan membangun konsep kebersamaan," ujar Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Ngurah Wirawan dalam sambutannya, di Ballroom Hotel Tentrem, Jumat (26/5).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari perusahaan yang akan mendirikan pabrik di KITB dan stakeholder lain. Ada sekitar 100 perwakilan. Beberapa pembahasan dipaparkan untuk pengembangan dan perkembangan kawasan.
baca juga: Sembilan Kontainer Tas Produksi Bantul Tembus Pasar Amerika
Mulai dari pendirian kawasan berikat, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga progress perkembangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), pergudangan, bangunan pengelola, jetty KITB, TOD stasiun pelabuan.
Menurutnya, dalam pemberian layanan pihaknya tidak akan membiarkan investor mengurus izin sendiri dan mencari konsultan perencana sendiri.
"KITB punya menu lengkap. Sehingga sudah tersedia konsultan perencana demikian juga untuk kontraktor. Setiap investor juga tidak menerima tanah kosong, tetapi tanah yang sudah persiapan menjelang pembangunan. Sehingga kawasan ini relatif akan berbentuk dengan baik," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Akhmad Rofiq dalam paparannya menjamin adanya kemudahan izin pendirian kawasan berikat di KITB. Pihaknya punya komitmen, keputusan perizinan pendirian kawasan berikat bisa diputuskan maksimal 1 jam, setelah perusahaan mengajukan izin. Sehingga, sebelum 1 jam setelah presentasi sudah bisa diketahui disetujui atau tidaknya.
"Saat pengajuan izin kawasan berikat, satu jam setelah presentasi, saya akan putuskan diterima atau tidak. Sebelum satu jam, maksimal satu jam," tegasnya.
Ini menjadi angin segar bagi para investor untuk pendirian kawasan berikat. Jaminan itu juga bakal berlaku di seluruh wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, pada kawasan berikat juga bisa dipastikan tidak ada pungutan apapun.
Karena kawasan ini ditujukan untuk industri yang punya orientasi ekspor. Melalui kawasan berikat, perdagangan menjadi mudah. Saat ini di Jateng ada 286 kawasan berikat di Jateng, mayoritas di Semarang. Jumlahnya 20 persen dari kawasan berikat yang ada di Indonesia, yaitu 1.404.
"Fungsi beacukai itu adalah mendorong industri untuk bisa maju. Karena kompetensi perdagangan, industri antar negara itu tidak bisa dilakukan
secara sendiri-sendiri. Salah satunya ada fasilitas kawasan berikat ini," terangnya.
Selain itu, untuk pendirian kawasan berikat di kawasan industri juga diberi beberapa kemudahan lain. Seperti tidak ada batasan lahan untuk kawasan berikat itu. Sementara pendirian di luar kawasan industri butuh lahan 1 hektare, juga ditangguhkan pembayaran biaya masuk dan pajak-pajak. (N-1)
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Data Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan timbulan sampah mencapai 670,38 ton per hari. Namun, sampah yang berhasil diolah baru sekitar 5,3 persen.
BMKG memperingatkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter disertai hujan badai dan angin kencang di perairan Jawa Tengah, Minggu (1/2).
Citiasia Inc. meresmikan Citiasia Nexus Hub Central Java di Kota Semarang sebagai bagian dari strategi memperkuat orkestrasi pengembangan smart city di Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya.
GERAKAN Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jawa Timur dan Gekrafs Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam kegiatan Misi Dagang dan Investasi antarprovinsi yang digelar pada 29 Januari 2026.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Sejumlah proyek percontohan microgrid terintegrasi berbasis PLTS disiapkan untuk area yang membutuhkan pasokan listrik besar tetapi masih terkendala akses jaringan listrik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved