Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penurunan angka tengkes hingga 14% pada 2024. Penanganan tengkes perlu didukung penguatan data lapangan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizalie Anwar, Rabu (24/5). "Perlu upaya ekstra semua pihak termasuk kabupaten/kota dalam menurunkan angka tengkes. Terutama dukungan data
akurat di lapangan yang akan berpengaruh pada kebijakan penanganan
tengkes," tuturnya.
Kalsel menargetkan penurunan angka bayi dan balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang atau stunting itu, secara signifikan
yaitu pada angka 14% pada 2024. Saat ini angka prevelensi tengkes
masih tinggi, mencapai 24,6% pada 2022. Angka itu sudah turun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 30%.
"Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa tengkes menjadi salah
satu prioritas nasional. Berbagai program penurunan tengkes telah
dilakukan, namun masih dibutuhkan upaya progresif agar angka prevelensi
tengkes menjadi baik," ujar Roy.
Pihaknya mendorong agar pemkab/pemkot dapat mencontoh program
daerah yang telah berhasil menurunkan angka tengkes. Seperti Kabupaten
Tapin yang berhasil menurunkan prevelensi tengkes dari 33,5% pada
2021 menjadi 14,5% pada 2022. Juga Kabupaten Banjar dari 40,2% tahun 2021 menjadi 26,4% pada 2022.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diadudin mengatakan pada 2022,
angka balita tengkes di Kalsel sebanyak 21.279 anak dari jumlah
sasaran balita sebanyak 215.230 orang. Penanganan tengkes menjadi
prioritas Pemprov Kalsel selain penurunan angka kematian ibu dan bayi. (N-2)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan pemerintah memulihkan 717 sertifikat tanah milik transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang sebelumnya dibatalkan.
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved