Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, seksi Padang-Sicincin terus dikebut. Dari sisi pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 95,1% dan progres kontruksi oleh PT Hutama Karya mencapai 37,9%. Ditargetkan pembangunannya rampung pada 2024 mendatang.
Hal itu terungkap saat peninjauan pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin, oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy. Andy meninjau lokasi bersama pihak kontraktor, Project Director PT Hutama Karya Sri Hastuti Hardiningsih dan Ketua Tim Percepatan Tol Padang Sicincin Syafrizal Ucok.
"Alhamdulillah sekarang pembebasan lahan sudah 95,1% termasuk konsinyasi. Yang belum itu diujung, di Kapalo Hilalang. Jadi sekarang karena lahan sudah tersambung, kerjanya juga lebih enak, tidak putus-putus," ujar Wagub Audy, Selasa, (23/5).
Baca juga: Menteri Hadi Serahkan Uang Ganti Proyek Tol Yogya-Bawen Rp85 miliar
Menurut Audy, dulu pembebasan lahan itu terpisah-pisah, sehingga pengerjaan kontruksi jadi sulit akibat perpindahan alat berat dan lainnya. Namun saat ini, lahan yang bebas sudah terhubung sehingga pekerjaan kontruksi bisa lebih cepat.
Hal serupa juga disampaikan Sri Hastuti. Ia juga mengapresiasi kerja keras dan upaya percepatan yang telah dilakukan Tim Percepatan Tol Padang Sicincin.
"Alhamdulillah berkat dukungan pimpinan daerah, adanya percepatan pembebasan lahan oleh Tim percepatan yang dipimpin Pak Wagub, sehingga pengerjaan di lapangan bisa berjalan lancar. Kami berupaya bisa landing di tahun 2024," kata Hastuti.
Baca juga: Termasuk IKN, 58 Proyek PSN Dipastikan Tak Mangkrak hingga 2024
Hastuti juga menambahkan, target penyelesaian di tahun 2024 tersebut sudah termasuk dengan berbagai fasilitas penunjang, diantaranya dua rest area atau tempat peristirahatan.
Sementara itu, secara lebih rinci, Syafrizal Ucok sebelumnya memaparkan bahwa, dari 1.622 target bidang tanah, telah bebas sebanyak 1.541 bidang yang terdiri 129 di Penlok 1 (4,2 Km) dan 1.412 di Penlok 2 (32,4 Km).
"Sisa 81 bidang tanah yang belum bebas menurut Syafrizal tersebar di Sungai Buluh Selatan 2 bidang, di Sungai Buluh Barat 1 bidang, Sungai Buluh Utara 2 bidang. Kemudian di Nagari Lubuak Aluang 1 bidang, Nagari Parit Malintang 15 bidang, dan sisanya di Sicincin. Sudah ada datanya by name by address. Kita sudah data berbagai persoalannya yang sebenarnya secara administrasi itu sudah bisa disebut bebas, contohnya karena pemiliknya tidak bisa ditemukan sama sekali. Adapula yang merantautetapi tidak pulang-pulang dan tidak pula diketahui alamatnya," ujar Syafrizal Ucok.
Untuk tanah yang pemiliknya tidak ditemukan ini, menurut Syafrizal Ucok ganti kerugiannya akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku dengan menitipkan di Pengadilan Negeri.
Wagub Audy berharap, melalui peran Tim percepatan yang merangkul dan membantu masyarakat dalam proses fasilitasi dan mendorong penyelesaian masalah hingga pemberkasan, Jalan Tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut bisa segera tuntas.
Apalagi ganti kerugian yang didapatkan masyarakat, menurut Audy adalah ganti untung, dimana tidak hanya tanah dan bangunan yang dihitung, tapi juga tanaman yang ada diatasnya. Bahkan sawah dihitung gantinya dengan nilai enam kali panen.
(Z-9)
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam.
KEBUTUHAN akan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kota Padang terus meningkat seiring berulangnya banjir yang melanda wilayah tersebut.
Akses utama ke kawasan terdampak banjir bandang bulan lalu di Batu Busuk itu kini terputus karena banjir susulan.
PEMERINTAH Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pengerjaan penambalan jalan ini telah menyasar beberapa lokasi strategis dalam beberapa hari terakhir.
Upaya pemulihan ini tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan tersebar di berbagai wilayah lain yang terdampak bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved