Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGENTASAN kemiskinan Jawa Tengah (Jateng) di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, terbilang sukses. Salah satu indikatornya yang dapat dilihat adalah jumlah tenaga kerja dan pengangguran.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jateng cenderung mengalami penurunan dan selalu berada di bawah angka TPT nasional.
Sejak periode kedua Ganjar menjabat pada Agustus 2018, TPT Jateng 4,47 persen dan nasional 5,3 persen. Agustus 2019, TPT Jateng 4,44 persen dan nasional 5,23 persen. Agustus 2020, TPT Jateng meningkat menjadi 6,48 persen lantaran hantaman pandemi Covid-19 dan TPT nasional 7,07 persen.
Baca juga : TGS Ganjar Gelar Pelatihan Menyembelih Hewan Kurban Jelang Idul Adha
Seiring penangangan Covid-19, Ganjar pun kembali berhasil menurunkan TPT Jateng pada Agustus 2021 menjadi 5,95 persen dan nasional 6,49 persen. Lalu Agustus 2022 turun menjadi 5,57 persen dan nasional 5,86 persen. Hingga Februari 2023, TPT Jateng tinggal 5,24 persen dan nasional 5,45 persen.
Sementata itu dilansir data BPS Jateng, jumlah pekerja di Jateng juga selalu meningkat tiap tahun. Pada 2018, jumlah angkatan kerja 18,06 juta dengan pekerja 17,25 juta. 2019, jumlah angkatan kerja 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. 2020, angkatan kerja 18,75 juta dan pekerja 17,54 juta.
Baca juga : Ormas Angkatan Muda Siliwangi Deklarasikan Dukungan Untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Kemudian pada 2021 atau saat pandemi Covid-19, jumlah angkatan kerja Jateng 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. Kemudian, angkatan kerja Jateng naik lagi pada 2022 dengan 19,47 juta dan jumlah pekerja 18,39 juta dengan pekerja formal 7,33 juta (39,84 persen) dan pekerja informal 11,06 juta (60,16 persen).
Selain indikator jumlah pekerja, kinerja Ganjar dalam mengentaskan kemiskinan juga tampak dari jumlah penduduk miskin di Jateng. Sejak periode pertama kepemimpinannya, Ganjar berhasil menurunkan angkanya sedikit demi sedikit.
BPS mencatat, pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.
Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.
Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya Covid-19. Kemudian pada 2022, Ganjar berangsur memulihkan dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.
Sejumlah upaya yang terus digenjot Ganjar dalam keberhasilannya menyusutkan angka kemiskinan, selain dengan cara reguler melalui APBD, Ganjar juga kerap melakukan gebrakan dengan berbagai inovasi dalam mengeluarkan kebijakan.
"Ada treatment khusus untuk menangani kemiskinan ekstrem kita dorong melibatkan banyak pihak. Ada dunia usaha, ada komunitas, maka banyak teman-teman yang telepon saya 'Pak Ganjar setiap hari bicara penurunan angka kemiskinan ekstrem kami bisa bantu apa'," kata Ganjar ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis siang.
Program rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, air bersih hingga listrik gratis adalah salah satu gebrakan yang dilakukan Ganjar dalam mengentaskan kemiskinan di Jateng.
Dalam merealisasikan program-program tersebut, Ganjar menggandeng sejumlah pihak swasta, filantropi hingga coorporate social responsbility atau CSR untuk bergotong-royong menyalurkan bantuan.
Langkah Ganjar tersebut, disambut apresiasi dari banyak pihak sebagai langkah yang tidak biasa-biasa saja dari Ganjar sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah selama 10 tahun berturut-turut.
"Saya sampaikan bantulah rumah yang tidak layak huni, bantulah akses air, bantulah jamban, bantulah listrik kita siapkan. Kalau sudah, maka bantulah pemberdayaan ekonominya," jelas Ganjar.
"Yang dari APBD saya minta cepat sekarang bereskan, karena APBD kan tinggal belanja saja. Tapi yang kurang, ini yang para filantrop para CSR semua kita ajak," lanjut Ganjar. (RO/Z-5)
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Tagar Kabur Aja Dulu menjadi simbol kegelisahan generasi muda Indonesia terhadap masa depan.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Pemerintah dinilai berhasil mendorong praktik rekrutmen yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Salah satunya dengan menghapuskan syarat usia bagi pelamar kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved