Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGENTASAN kemiskinan Jawa Tengah (Jateng) di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, terbilang sukses. Salah satu indikatornya yang dapat dilihat adalah jumlah tenaga kerja dan pengangguran.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jateng cenderung mengalami penurunan dan selalu berada di bawah angka TPT nasional.
Sejak periode kedua Ganjar menjabat pada Agustus 2018, TPT Jateng 4,47 persen dan nasional 5,3 persen. Agustus 2019, TPT Jateng 4,44 persen dan nasional 5,23 persen. Agustus 2020, TPT Jateng meningkat menjadi 6,48 persen lantaran hantaman pandemi Covid-19 dan TPT nasional 7,07 persen.
Baca juga : TGS Ganjar Gelar Pelatihan Menyembelih Hewan Kurban Jelang Idul Adha
Seiring penangangan Covid-19, Ganjar pun kembali berhasil menurunkan TPT Jateng pada Agustus 2021 menjadi 5,95 persen dan nasional 6,49 persen. Lalu Agustus 2022 turun menjadi 5,57 persen dan nasional 5,86 persen. Hingga Februari 2023, TPT Jateng tinggal 5,24 persen dan nasional 5,45 persen.
Sementata itu dilansir data BPS Jateng, jumlah pekerja di Jateng juga selalu meningkat tiap tahun. Pada 2018, jumlah angkatan kerja 18,06 juta dengan pekerja 17,25 juta. 2019, jumlah angkatan kerja 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. 2020, angkatan kerja 18,75 juta dan pekerja 17,54 juta.
Baca juga : Ormas Angkatan Muda Siliwangi Deklarasikan Dukungan Untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Kemudian pada 2021 atau saat pandemi Covid-19, jumlah angkatan kerja Jateng 18,26 juta dengan pekerja 17,44 juta. Kemudian, angkatan kerja Jateng naik lagi pada 2022 dengan 19,47 juta dan jumlah pekerja 18,39 juta dengan pekerja formal 7,33 juta (39,84 persen) dan pekerja informal 11,06 juta (60,16 persen).
Selain indikator jumlah pekerja, kinerja Ganjar dalam mengentaskan kemiskinan juga tampak dari jumlah penduduk miskin di Jateng. Sejak periode pertama kepemimpinannya, Ganjar berhasil menurunkan angkanya sedikit demi sedikit.
BPS mencatat, pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.
Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.
Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya Covid-19. Kemudian pada 2022, Ganjar berangsur memulihkan dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.
Sejumlah upaya yang terus digenjot Ganjar dalam keberhasilannya menyusutkan angka kemiskinan, selain dengan cara reguler melalui APBD, Ganjar juga kerap melakukan gebrakan dengan berbagai inovasi dalam mengeluarkan kebijakan.
"Ada treatment khusus untuk menangani kemiskinan ekstrem kita dorong melibatkan banyak pihak. Ada dunia usaha, ada komunitas, maka banyak teman-teman yang telepon saya 'Pak Ganjar setiap hari bicara penurunan angka kemiskinan ekstrem kami bisa bantu apa'," kata Ganjar ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis siang.
Program rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, air bersih hingga listrik gratis adalah salah satu gebrakan yang dilakukan Ganjar dalam mengentaskan kemiskinan di Jateng.
Dalam merealisasikan program-program tersebut, Ganjar menggandeng sejumlah pihak swasta, filantropi hingga coorporate social responsbility atau CSR untuk bergotong-royong menyalurkan bantuan.
Langkah Ganjar tersebut, disambut apresiasi dari banyak pihak sebagai langkah yang tidak biasa-biasa saja dari Ganjar sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah selama 10 tahun berturut-turut.
"Saya sampaikan bantulah rumah yang tidak layak huni, bantulah akses air, bantulah jamban, bantulah listrik kita siapkan. Kalau sudah, maka bantulah pemberdayaan ekonominya," jelas Ganjar.
"Yang dari APBD saya minta cepat sekarang bereskan, karena APBD kan tinggal belanja saja. Tapi yang kurang, ini yang para filantrop para CSR semua kita ajak," lanjut Ganjar. (RO/Z-5)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baznas RI bersama PT Paragon Technology and Innovation kembali memberikan pelatihan menjahit bagi para penerima manfaat zakat (mustahik) di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.
Prabowo menjelaskan bahwa disrupsi akibat AI dan robotika berpotensi menggeser banyak jenis pekerjaan manusia, terutama di sektor manufaktur dan riset.
Pemerintah telah menggulirkan Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi, khusus untuk sarjana dan diploma yang baru lulus atau akan lulus dalam setahun terakhir.
Tingkat pengangguran muda di Indonesia berada di angka 17,3% dan menjadikannya tertinggi kedua di Asia setelah India.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved