Banjir Rob di Semarang Buat Perusahaan Hengkang, Pengamat: Pemerintah Harus Tanggung Jawab

BANJIR rob yang sering terjadi di Semarang, Jawa Tengah, membuat sejumlah perusahaan memilih memindahkan usahanya ke daerah lain yang lebih aman.

Pengamat ekonomi dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dikdik J Rachbini menilai pemerintah pusat dan daerah belum serius menangani persolaan tersebut hingga saat ini. 

Menurutnya, Semarang yang kini menjadi langganan banjir rob harus segera diatasi agar para pengusaha tak lagi merugi akibat air pasang tersebut.

Baca juga : Gelar FMHI di Sukabumi, GBB Jaring Dukungan dari 16.000 Buruh untuk Ganjar

“Banjir di Semarang itu, ya, sampai sekarang belum teratasi, dan masih banyak kasus-kasusnya. Itu (banjir rob) tidak selesai, itu harus diselesaikan. Semarang itu kota yang bagus dan aman sejak zaman Belanda, jadi ya mau tidak mau pemerintah pusat dan daerah harus membereskan, tidak bisa tidak. Dan ya, (Semarang) menjadi pusat-pusat indutri setelah Karawang, Cikarang. Nah, banjirnya itu berat dan itu harus ditangani secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah, itu mutlak,” ucap Dikdik kepada Media Indonesia, Minggu (7/5).

Lebih lanjut, Dikdik pun menekankan jika banyaknya perusahaan yang pindah akibat banjir rob di Semarang ini akan berdampak langsung kepada masyarakat. 

Baca juga : Nyai dan Ning se-Jatim Sambut Meriah Kedatangan Ganjar di Surabaya

Menurutnya, industri-industri yang ada di Semarang bisa saja perlahan pindah dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat dan daerah harus segera dengan serius menangani masalah ini.

“Ini kan (banjir rob) karena perubahan iklim, dan ini harus ditangani secara serius, bukan hanya gubernur, bahkan presiden tanggung jawab sepenuhnya. Jadi itu harusnya diamankan, biar pengusaha aman, karena pengusaha bayar pajak, ia memberikan kesempatan kerja, dan yang memberi lapangan kerja bukan pemerintah. Pemerintah hanya mengambil pajaknya pengusaha, pajaknya rakyat,” tuturnya.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang dinilai harus bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mulai sibuk usai diusung menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Dikdik mengatakan, nantinya gubernur Jawa Tengah itu harus mengambil cuti panjang jika ingin fokus pada pemilihan presiden. Dia pun menegaskan jika wewenang mengelola pemerintahan daerah harus diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) atau wakil gubernur dan jajaran yang terkait.

“Itu kan ada sekdanya, ada deputi gubernur, ada wakilnya. Ya, pemerintah (daerah) harus membereskan. Yang kerja kan tidak hanya gubernur, tapi kan bawahannya banyak. Nanti menjelang pilpres, saya kira gubernurnya harus cuti panjang,” pungkasnya. (Z-5)