Benteng Alam, Pelabuhan Benoa tidak Cocok sebagai Terminal LNG

POLEMIK pembangunan terminal khusus (tersus) liquid natural gas (LNG) Denpasar, Bali, yang disebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan akan dibangun di lepas pantai masih hangat diperbincangkan. Beberapa waktu yang lalu, Luhut menyampaikan pembangunan tersus LNG akan ditarik sejauh 4 kilometer dari pantai agar tidak mengganggu pariwisata dan lingkungan di Bali. 

Terminal khusus LNG yang akan dibangun di perairan Sidakarya Denpasar itu sejatinya untuk pembangkit PLN Bali.  Kajian atas beberapa lokasi pun sudah dilakukan. Selain Sidakarya, tersus LNG sebelumnya akan dibangun di kawasan Pelabuhan Benoa. 

Namun, menurut pakar maritim dan doktor Manajemen Perairan IPB Ketut Sudiarta, di kawasan Benoa, pintu masuk pelabuhan sempit, sementara kapal yang sandar di sana banyak. Padahal, kapal tanker pembawa LNG tidak mungkin menunggu antrean, karena harus langsung menyuplai LNG ke terminal. "Sedari awal Menko Marves menolak pembangunan di lahan yang dikuasai Pelindo itu," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5).

Baca juga: 18 Ribu Seniman akan Dilibatkan dalam Pesta Kesenian Bali

Apalagi untuk sandar kapal kargo LNG ada masalah lingkungan jika dibangun di Benoa. "Kalau di sana harus memotong karang yang menjadi benteng alam yang melindungi tanjung Benoa. Karakter pantai Bali memiliki ancaman atas tsunami, sehingga benteng alam tidak boleh dirusak," paparnya. 

Selain itu, ada usulan untuk ditarik offshore ke tengah laut sekitar 4 km dari pantai. Ini pun usulan yang belum memiliki dasar kajian. "Kalau ditarik ke tengah laut sejauh 4 km, itu memotong alur pelayaran Benoa. Kalau dipaksa dibangun fasilitas FSRU LNG di sana, harus ada perubahan alur pelayaran dan yang untung cuma PLN," ujar Ketut Sudiarta. Hal itulah yang tidak sesuai dengan prinsip Pemprov Bali yang juga disetujui semua pemangku kepentingan di Bali yaitu konsep membangun Bali, bukan membangun di Bali.

Baca juga: Pemkab Buleleng Tuntaskan Dokumen Kependudukan Desember 2023

Menurut Ketut Sudiarta, berlarut-larutnya rencana pembangunan tersus LNG di Denpasar karena masalah ego sektoral. Dunia pariwisata, khususnya di sekitar kawasan Pantai Serangan, Bali Turtle Island Devolepment (BTID) sepertinya tidak ingin pemandangan pantai dihalangi FSRU dan kapal LNG. Padahal posisi tersus LNG ada di halaman belakang kawasan BTID, sama sekali tidak mengganggu pariwisata. 

"Ini soal persepsi. Masyarakat sekitar awalnya sama juga menolak karena tidak mengerti. Bayangan mereka akan ada kilang-kilang besar. Ternyata setelah tahu bukan model kilang, mereka setuju karena akan dampak positif penataan kawasan. Ini juga pantai belakang BTID beda dengan Benoa yang berada di halaman muka BTID," katanya.

Jadi pembangunan Bali harus terintegrasi. Pariwisata butuh listrik, teapi ingin pembangkit di luar Bali. Namun itu tidak adil. Idealnya memang pembangkit listrik di perairan Sidakarya dan terintegrasi dengan penataan kawasan pantai Serangan, Intaran, Sidakarya, dan Sesetan. 

"Jika tidak terintegrasi berarti membiarkan empat desa adat tetap kumuh sementara BTID dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didanai uang negara di sebelahnya akan tampak mewah," ujar dosen ilmu kelautan Universitas Warmadewa Denpasar, Bali ini.

Padahal, menurut Ketut, kawasan KEK kurang memberi andil secara langsung kepada masyarakat Bali. Namun semua ekses dari keberadaan KEK, seperti sampah, yang akan menanggungnya daerah, katanya.

Karena itulah, pengkajian yang sudah ada di perairan Intaran serta penataan kawasan akan memberi nilai positif bahwa PLN membangun bersama masyarakat Bali. "Every body happy, PLN memakai LNG lebih murah, penataan kawasan terjadi. Itu juga menguntungkan BTID, terlebih masyarakat sekitar," tegas Ketut Sudiarta. (Z-2)