Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BAZNAS Sumatra Utara menargetkan jumlah zakat yang terkumpul di wilayah kerjanya pada 2024 mencapai Rp2,1 triliun. Jumlah itu hampir 10 kali lipat dari yang terkumpul pada 2022.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumut Mohammad Hatta mengatakan, jumlah pengumpulan zakat di provinsinya mengalami lonjakan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini yang membuat pihaknya menargetkan pengumpulan zakat yang jauh lebih besar pada 2024.
"Kita menargetkan tahun depan dapat terkumpul zakat sebesar Rp2,1 triliun," ungkapnya, Selasa (18/4).
Sebelum 2021, jumlah zakat yang terkumpul masih sangat jauh dari potensi yang ada. Zakat yang terkumpul hanya sekitar Rp3 miliar dari
potensi yang mencapai Rp8,1 triliun.
Pada 2022 terjadi lonjakan jumlah zakat yang terkumpul menjadi sebesar Rp22 miliar. Zakat yang terkumpul dari pegawai Pemprov Sumut berkontribusi signifikan terhadap jumlah itu, yakni sebesar Rp6,8 miliar.
M Hatta menilai salah satu yang mendorong peningkatan jumlah zakat dari
pegawai Pemprov Sumut adalah peran dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Edy memberi perhatian besar dalam pengumpulan zakat di lingkup kerjanya.
"Pak Gubernur sangat perhatian pada zakat sehingga pengumpulan dari ASN Pemprov tahun lalu peningkatannya signifikan, sekitar Rp6,8 miliar," ujarnya.
Kontribusi signifikan lain berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank
Sumut. Unit ini mampu mengumpulkan Rp13,38 miliar zakat pada tahun lalu.
Dukungan dan progres kinerja pengumpulan tersebut menjadi alasan optimisme Baznas Sumut terhadap target di 2024. Tanda-tanda peningkatan penerimaan zakat sudah terlihat di awal tahun ini.
Sampai dengan triwulan pertama tahun ini, terjadi peningkatan pengumpulan zakat sebesar 28% dibandingkan dengan 2022. (N-2)
Razia kendaraan yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi memicu ketegangan antardaerah.
Fraksi PDIP DPR RI menerima audiensi sejumlah masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Pengungkapan narkoba harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa dari satu sektoral.
“Perhitungan SROI merupakan komitmen keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada stakeholders untuk mengontrol penggunaan sumber daya agar lebih efektif dan efisien.
Sengketa mengenai status empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Yusril mengajak berbagai pihak, termasuk politisi, akademisi, ulama, aktivis, hingga tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved