Empat Desa Adat Datangi DPRD Bali Dukung Tersus LNG

WARGA empat desa adat mendatangi DPRD Tingkat I Bali untuk menyatakan dukungan agar Terminal Khusus (Tersus) LNG di Sidakarya segera direalisasikan. Perwakilan empat desa adat yang lokasinya berdekatan dengan rencana pembangunan Tersus LNG Sidakarya, yaitu Sidakarya, Sesetan, Serangan, dan Intaran. Sekitar 40 perwakilan desa adat ditemui langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Fraksi PDIP, dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmaja Denpasar, Perwakilan Desa Adat Sidakarya, I Ketut Sukma, pada intinya menanyakan latar belakang isu tidak ada rekomendasi Menko Maritim dan Investasi atas pembangunan Tersus LNG Sidakarya. "Terakhir pemerintah pusat yang menyebut perlu syarat harmonisasi. Harmonisasi sudah kami lakukan ada gubernur, wali kota, lingkungan hidup, dan kami masyarakat empat desa adat sudah setuju. Kenapa sekarang muncul rekomendasi yang berbeda? Kami bingung ditanya warga," katanya di gedung DPRD Bali, Rabu (12/4). 

Pembangunan Tersus LNG Sidakarya sebelumnya sempat ditolak warga empat desa. Namun, setelah ada penjelasan, sosialisasi, dan terakhir harmonisasi warga empat desa adat menerima dan mendukung pembangunan itu. Ini karena syarat tidak menganggu lingkungan hutan mangrove sudah terpenuhi, secara keamanan tidak membahayakan seperti dijelaskan ahli dari ITS. Apalagi tanah hasil pengerukan digunakan untuk penataan kawasan pantai di sekitar lokasi.

Baca juga: Nelayan Sikka Keluhkan Kapal Bantuan Kemensos belum Dipakai sudah Rusak

"Kami warga Sidakarya, khususnya nelayan, punya laut tetapi tak bisa langsung ke pantai karena tertutup mangrove. Dengan penataan pantai akan dibuat akses jalan. Ini berguna buat ekonomi desa dan yang penting lagi, kami mudah dalam mengadakan upacara agama, seperti upacara Melasti, larung ke laut," ujar Sukma.

"Jadi pembangunan tersus LNG yang akan menata kawasan pantai itu harapan besar kami. Jangan sampai harapan kami ical (hilang). Kami datang ke sini minta pimpinan DPRD dan Pak Gubernur mendorong penyelesaian masalah ini," kata Sukma dengan semangat.

Baca juga: Wartawan CNN Indonesia Nyaris Dianiaya Pegawai Bulog Sulut saat Liputan

Wakil Desa Adat Serangan I Wayan Loka menyebut, setelah ada penandatanganan berita acara harmonisasi seharusnya masalah selesai dan pembangunan Tersus LNG dapat segera terwujud. "Titian di Serangan mendukung tersus LNG dan dengan otonomi daerah seharusnya masalah kemandirian energi yang menjadi kebutuhan warga Bali tidak bisa diintervensi," ujar Loka.

Menanggapi dukungan warga, terutama di empat desa adat terdampak, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menyebut akan segera bertemu Gubernur Bali Wayan Koster. "Kita dukung Gubernur dan saya percaya pemerintah pusat pasti bijak dalam mengambil keputusan untuk rakyat, apalagi rakyat Bali sudah mendukung. Gubernur kan wakil pemerintah pusat, jadi segera kami minta gubernur mencari benang kusutnya. Jika tidak selesai, kami akan bentuk tim atau Pansus DPRD kami pertanyakan Menko Marves," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Adi optimistis pemerintah pusat akan mendengar harapan warga Bali akan energi bersih dari LNG. Apalagi, Bali selalu menyukseskan event internasional yang menjadi agenda pemerintah pusat seperti terakhir G-20. "Apalagi DPRD juga mendukung kemandirian dan ketersediaan energi bersih dengan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Energi Bersih di Bali yang bergantung pada dunia pariwisata," pungkas Adi yang bergegas meninggalkan kantor DPRD hendak bertemu Gubernur Bali. (RO/Z-2)