Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Purbalingga, Jawa Tengah, menetapkan Data Pemilih Hasil
Perbaikan (DPHP) untuk Pemilu 2024. Penetapan dilaksanakan lewat rapat pleno terbuka yg diselenggarakan di Aula KPU Purbalingga, Rabu (5/4) malam.
DPHP yang ditetapkan KPU Purbalingga berjumlah 774.840 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 390.935, perempuan sebanyak 383.905.
Komisioner KPU Andri Supriyanto mengatakan bahwa DPHP tersebar di 2.964 TPS dan 239 desa. Dari jumlah TPS tersebut termasuk 1 TPS di tempat lokasi khusus, yaitu di Rutan Purbalingga.
"Data tersebut diambil dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) dari KPU RI per Desember 2022 di Kabupaten Purbalingga terdapat
776.013. Setelah dicoklit menjadi 774.840. Berkurangnya data dikarenakan ada yang meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri," jelasnya.
Andri mengatakan Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian dari 14 Februari sampai 14 Maret 2023. PPK secara serempak telah melaksanakan rapat pleno terbuka pada 2 April 2023. DPHP nantinya bisa dicermati oleh Bawaslu, parpol ataupun masyarakat, sehingga menjadi data yang valid.
"Harapan kami seluruh masyarakat dan peserta Pemilu terus mencermati
DPHP atau DPS, sehingga apabila ada yang belum terdaftar bisa dimasukan, dengan cara melapor ke PPS atau PPK setempat atau ke KPU
Purbalingga," tambahnya. (N-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved