Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KPU Purbalingga, Jawa Tengah, menetapkan Data Pemilih Hasil
Perbaikan (DPHP) untuk Pemilu 2024. Penetapan dilaksanakan lewat rapat pleno terbuka yg diselenggarakan di Aula KPU Purbalingga, Rabu (5/4) malam.
DPHP yang ditetapkan KPU Purbalingga berjumlah 774.840 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 390.935, perempuan sebanyak 383.905.
Komisioner KPU Andri Supriyanto mengatakan bahwa DPHP tersebar di 2.964 TPS dan 239 desa. Dari jumlah TPS tersebut termasuk 1 TPS di tempat lokasi khusus, yaitu di Rutan Purbalingga.
"Data tersebut diambil dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) dari KPU RI per Desember 2022 di Kabupaten Purbalingga terdapat
776.013. Setelah dicoklit menjadi 774.840. Berkurangnya data dikarenakan ada yang meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri," jelasnya.
Andri mengatakan Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian dari 14 Februari sampai 14 Maret 2023. PPK secara serempak telah melaksanakan rapat pleno terbuka pada 2 April 2023. DPHP nantinya bisa dicermati oleh Bawaslu, parpol ataupun masyarakat, sehingga menjadi data yang valid.
"Harapan kami seluruh masyarakat dan peserta Pemilu terus mencermati
DPHP atau DPS, sehingga apabila ada yang belum terdaftar bisa dimasukan, dengan cara melapor ke PPS atau PPK setempat atau ke KPU
Purbalingga," tambahnya. (N-2)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved