TIGA sungai di Padang perlu segera dinormalisasi karena masih mengakibatkan banjir untuk permukiman di sekitarnya, yakni Batang Maransi, Batang Balimbiang, dan Banda Luruih. Tiga sungai itu ialah Maransi, Banda Luruih, dan Balimbiang.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar M Nurnas mengatakan sudah sejak 2011 dewan rakyat Sumbar mencoba mencarikan solusi untuk kondisi ketiga sungai tersebut. Apalagi untuk Batang Maransi yang amat mendukung Sungai Sapih terkait pencegahan banjir. Hal itu dikarenakan Sungai Sapih dulunya adalah daerah serapan.
"Namun seiring waktu daerah yang dulunya dominan persawahan telah berubah. Banyak lahan yang telah beralih fungsi," ujarnya, Rabu (15/3).
Baca juga: Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai di Tasikmalaya
Nurnas menambahkan seluruh sungai di Padang adalah kewenangan Balai Sungai Wilayah V. Hal itu menyebabkan Pemprov Sumbar tak bisa turun tangan mengerjakan proyek normalisasinya.
Balai Sungai V tak kunjung tampak akan melakukan normalisasi. Sementara banjir semakin acap terjadi di pemukiman di dekat sana. Oleh karena itu, lanjut Nurnas, sejak 2011, terus berupaya melakukan langkah darurat untuk mengurai bencana banjir yang mengancam masyarakat di sana.
"Kita waktu itu panggil PSDA Sumbar, untuk antisipasi awalnya PSDA merancang membuat sodetan (memutus dan menghubungi dengan sungai lain) Banda Luruih panjang 1,2 kilometer," katanya.
Baca juga: Banjir Bandang di Lahat, Satu Bocah Tewas Terseret Arus Sungai Lematang
Lalu pada 2012, tambah Nurnas, DPRD dan Pempov Sumbar menyepakati anggaran Rp48 miliar dari APBD Sumbar untuk normalisasi sungai tersebut. Sementara untuk pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemko Padang.
"Tapi, pembebasan lahannya mangkrak, hingga akhir jabatan wali kota waktu itu Pak Fauzi Bahar. Meski tidak selesai Pemprov Sumbar tetap sediakan anggaran. Alasannya, paham kondisi kota Padang dan untuk kenyamanan masyarakat dari ancaman banjir," ucap Nurnas.
"Sampai hari ini Banda Luruih sudah menyerap anggaran APBD Sumbar Rp 64 miliar jauh dari tuntas sedangkan untuk Balimbiang baru Rp 4,5 miliar" lanjut Nurnas. Ia menambahkan, jika normalisasi tiga sungai itu terus dilanjutkan, nantinya akan terganjal kewenangan.
"Karena sungai di Padang bukan kewenangan Provinsi, DPRD meminta Pemko Padang harus mengkoordinasikan ke Pemprov untuk rapat dengan Balai Sungai. Tiga sungai itu butuh biaya fantastis mulai dari biaya pembebasan lahan dan pengerjaan fisiknya," tambah Nurnas.
Pada peninjauan Komisi IV ke lapangan itu, tempo hari, Nurnas meminta Dinas PSDA untuk mengeruk sedimen san menyiapkan survei investigasi desain (SID) untuk Batang Balimbing.
"Setelah SID selesai, baru nanti akan ketahuan di mana permasalahannya. Juga untuk antisipasi di dekat Kantor Baznas Padang hingga kebelakang, Dinas PSDA dimininta untuk melakukan pengerukan, Allhamdulilah masyarkaat dan lurah di sana menjamin mendukung pengerukan itu," ujar Nurnas.
Selain itu diusulkan anggaran pada 2024 untuk membangun turap sepanjang 500 meter. "Dan kiri kanan termasuk pada abudmen jembatan juga diperbaiki," pungkasnya. (Z-6)
