Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
JELANG pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak politik identitas dikhawatirkan memecah masyarakat. Ketua FKUB Kabupaten Alor, Pendeta Yokobus Pulamau menyebutkan praktik politik identitas sangat rawan sehingga perlu diredam.
"Politik identitas ini perlu diredam bersama dengan menerapkan konsep membangun perspektif perdamaian, dan masyarakat harus mengutamakan persatuan, perdamaian, sehingga tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Jadi politik perlu diredam dalam konstelasi Politik di 2024," papar Pendeta Yokobus, Selasa (14/3).
Tren berita bohong alias hoaks, kata Yokobus, diprediksi meningkat jelang pemilu. Di mana hoaks itu disebarkan kelompok tertentu untuk mendulang suara pada pesta demokrasi itu.
Baca juga: PPP Buka Diri PBB ke KIB, PBB: Masih Cair
Yokobus menilai berbagai propaganda dapat menimbulkan wacana di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat antarumat beragama. Masyarakat, lanjutnya, harus saling menghormati perbedaan pandangan dan pilihan politik. Apakah itu beda calon legislatif (caleg), calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), atau gubernur.
"Perbedaan orientasi kepentingan akan meruntuhkan persaudaraan dan mengganggu Kamtibmas di Kabupaten Alor," tegas Pendeta Yokobus.
Baca juga: Warga Sulawesi Tengah Dorong AHY sebagai Cawapres Anies
Lebih lanjut ia meminta masyarakat bijak bermedia sosial. Masyarakat diharap bisa menyaring isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung isu suku, agama, dan ras (SARA).
"Kita harus mendukung Polda NTT dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024. Kita ingin pemilu 2024 yang bermartabat dan damai. Mari kita dukung Polda NTT dalam menjaga Kamtibmas di wilayah kita masing-masing," tandas dia. (Z-3)
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato di Munas Golkar beberapa waktu lalu.
BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
TIGA orang pembuat konten film pendek berjudul Guru Tugas yang diduga mengandung sara dan asusila, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
SUBDIT Siber Polda Jatim mengamankan tiga orang konten kreator film pendek berjudul "Guru Tugas" karena diduga bermuatan asusila dan sara.
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.
Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.
MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE
Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved