Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
JELANG pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak politik identitas dikhawatirkan memecah masyarakat. Ketua FKUB Kabupaten Alor, Pendeta Yokobus Pulamau menyebutkan praktik politik identitas sangat rawan sehingga perlu diredam.
"Politik identitas ini perlu diredam bersama dengan menerapkan konsep membangun perspektif perdamaian, dan masyarakat harus mengutamakan persatuan, perdamaian, sehingga tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Jadi politik perlu diredam dalam konstelasi Politik di 2024," papar Pendeta Yokobus, Selasa (14/3).
Tren berita bohong alias hoaks, kata Yokobus, diprediksi meningkat jelang pemilu. Di mana hoaks itu disebarkan kelompok tertentu untuk mendulang suara pada pesta demokrasi itu.
Baca juga: PPP Buka Diri PBB ke KIB, PBB: Masih Cair
Yokobus menilai berbagai propaganda dapat menimbulkan wacana di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat antarumat beragama. Masyarakat, lanjutnya, harus saling menghormati perbedaan pandangan dan pilihan politik. Apakah itu beda calon legislatif (caleg), calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), atau gubernur.
"Perbedaan orientasi kepentingan akan meruntuhkan persaudaraan dan mengganggu Kamtibmas di Kabupaten Alor," tegas Pendeta Yokobus.
Baca juga: Warga Sulawesi Tengah Dorong AHY sebagai Cawapres Anies
Lebih lanjut ia meminta masyarakat bijak bermedia sosial. Masyarakat diharap bisa menyaring isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung isu suku, agama, dan ras (SARA).
"Kita harus mendukung Polda NTT dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024. Kita ingin pemilu 2024 yang bermartabat dan damai. Mari kita dukung Polda NTT dalam menjaga Kamtibmas di wilayah kita masing-masing," tandas dia. (Z-3)
Pahami SARA: arti, jenis, dan pengaruhnya di masyarakat. Pelajari dampak SARA dan cara menjaga harmoni sosial dalam artikel ini!
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato di Munas Golkar beberapa waktu lalu.
BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
TIGA orang pembuat konten film pendek berjudul Guru Tugas yang diduga mengandung sara dan asusila, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.
Diskusi Penyebaran Misinformasi dan Hoaks di Tengah Digitalisasi Iinformasi
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto memburu pemilik akun yang menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait dirinya mundur dari Polri.
Irjen Karyoto memastikan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait isu dirinya mundur dari Polri
Sebelumnya politikus Golkar Nurdin Halid mengatakan isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hoaks.
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved