Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG pelaksanaan Pemilu 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak politik identitas dikhawatirkan memecah masyarakat. Ketua FKUB Kabupaten Alor, Pendeta Yokobus Pulamau menyebutkan praktik politik identitas sangat rawan sehingga perlu diredam.
"Politik identitas ini perlu diredam bersama dengan menerapkan konsep membangun perspektif perdamaian, dan masyarakat harus mengutamakan persatuan, perdamaian, sehingga tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Jadi politik perlu diredam dalam konstelasi Politik di 2024," papar Pendeta Yokobus, Selasa (14/3).
Tren berita bohong alias hoaks, kata Yokobus, diprediksi meningkat jelang pemilu. Di mana hoaks itu disebarkan kelompok tertentu untuk mendulang suara pada pesta demokrasi itu.
Baca juga: PPP Buka Diri PBB ke KIB, PBB: Masih Cair
Yokobus menilai berbagai propaganda dapat menimbulkan wacana di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat antarumat beragama. Masyarakat, lanjutnya, harus saling menghormati perbedaan pandangan dan pilihan politik. Apakah itu beda calon legislatif (caleg), calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), atau gubernur.
"Perbedaan orientasi kepentingan akan meruntuhkan persaudaraan dan mengganggu Kamtibmas di Kabupaten Alor," tegas Pendeta Yokobus.
Baca juga: Warga Sulawesi Tengah Dorong AHY sebagai Cawapres Anies
Lebih lanjut ia meminta masyarakat bijak bermedia sosial. Masyarakat diharap bisa menyaring isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung isu suku, agama, dan ras (SARA).
"Kita harus mendukung Polda NTT dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024. Kita ingin pemilu 2024 yang bermartabat dan damai. Mari kita dukung Polda NTT dalam menjaga Kamtibmas di wilayah kita masing-masing," tandas dia. (Z-3)
Pelajari kepanjangan SARA dan pengertiannya secara sederhana. SARA adalah Suku, Agama, Ras, Antargolongan. Hindari konflik dengan toleransi. Baca sekarang!
Pahami SARA: arti, jenis, dan pengaruhnya di masyarakat. Pelajari dampak SARA dan cara menjaga harmoni sosial dalam artikel ini!
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato di Munas Golkar beberapa waktu lalu.
BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved