Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat aparatur pengelola keuangan di lingkup pemerintah daerah (Pemda) Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah itu merupakan bagian dari upaya BSKDN untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan termasuk meningkatkan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di daerah tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Heru Tjahyono saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) IPKD Lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Kalsel.
Dia mengungkapkan, salah satu kendala yang kerap dihadapi Pemda dalam meningkatkan nilai IPKD adalah minimnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penginputan data secara benar. Oleh karenanya, kesadaran setiap OPD untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan.
"Kami (BSKDN) berterima kasih sekali karena dilibatkan dalam acara ini, semoga dapat menambah pengetahuan atau memperdalam pengetahuan Bapak/Ibu sekalian mengenai input data terkait IPKD ini," tutur Heru.
Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian Pemda Kalsel adalah proses penginputan data IPKD. Pasalnya, proses kesesuaian penginputan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hasil nilai IPKD. Adapun penilaian IPKD dikelompokan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, kemampuan keuangan daerah sedang, dan kemampuan keuangan daerah rendah.
Dalam kesempatan itu, Heru juga mengapresiasi tren hasil pengukuran IPKD di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalsel yang mengalami kenaikan skor pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Bangun Sinergitas Pusat dan Daerah, Tingkatkan Efektivitas Rumusan Kebijakan
Kenaikan skor juga terjadi pada dimensi yang berkaitan dengan pengalokasian belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kenaikan tersebut terjadi hampir di semua daerah di Kalsel.
Kendati demikian, Heru menekankan agar sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah maupun penganggaran dan pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan.
"Masih perlunya konsistensi dalam pemenuhan alokasi anggaran APBD yang bersifat mandatory spending, misalnya mandatory spanding untuk dinas pendidikan sebesar 20 persen APBD, apakah sudah dilakukan apa belum, ini juga penting diperhatikan," terang Heru.
Sementara itu, Kepala Balitbangda Kalsel Muhammad Amin berharap setiap peserta bimtek dapat menyimak dengan baik materi yang disampaikan narasumber. Pihaknya merasa bersyukur karena berkesempatan memperoleh informasi langsung dari tim yang mengelola IPKD terkait dengan peningputan data dan hal lainnya mengenai IPKD.
"Harapannya bimtek ini dapat menambah wawasan kita secara umum mengenai IPKD dan juga keseragaman informasi yang sebelumnya masih beragam di lapangan atau di daerah. Harapannya setelah ini kita dapat menemukan titik temu yang jelas mengenai kelengkapan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, ketepatan waktu mengunggah, atau hal lain yang berhubungan dengan IPKD," jelasnya. (RO/OL-7)
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved