Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi ketahanan pangan sebagai program prioritas untuk tahun 2023. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, sehingga tuntutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak azasi setiap individu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda mengatakan Dinas Ketahanan Pangan memiliki beberapa program kerja pada tahun 2023 diantaranya penanggulangan Inflasi, penanggulangan Stunting dan pennaggulangan kemiskinan Ekstream.
Adapun beberapa program yang dilakukan di antaranya Gebu, Suka Palo, dan Siaga Pasti. Gebu (Gerakan Seribu Serhari), dimana program ini, warga miskin ekstrem yang menjadi tangungan Dinas Ketahanan Pangan.
Sementara Suka Palo ( Suka Makan Pangan Lokal ), Dinas ketahanan pangan melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan lokal non beras dan non terigu dengan mengurangi konsumsi beras dan terigu pada setiap rapat, sosialisasi dan pelatihan.
Siaga Pasti ( Sistim informasi Harga Pangan Pokok Strategis Terintegrasi), Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berkolaborasi dengan Radio Safasindo dan Dinas Kominfo dalam menyebarluarkan informasi harga setiap hari melalui media sosial, aplikasi my kopay dan aplikasi panel harga pangan. ”Semoga program kerja tahun 2023 yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan arahan dan kerjasama dari seluruh OPD terkait,” kata Edvidel.
Pj. Wali Kota Rida Ananda mengatakan saat ini pemerintah sedang berfokus pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstream. Dimana di tahun 2024 nantinya target penurunan stunting mencapai 14%. “Untuk itu diharapkan kepada Dinas Ketahanan pangan untuk mempercepat program penanganan stunting dan kemiskinan ekstream agar dapat mecapai target yang sudah ditentukan,” ujar Rida.
Rida juga menegaskan pentingnya perwujudan ketahanan pangan. Hal ini sudah ditegaskan pada pasal 45 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dan dalam PP 38 Tahun 2007 yang menetapkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib pemerintah daerah,” tegas Rida.
Ditambahkannya, saat ini banyak Negara sedang dihadapkan pada krisis pangan, antara lain ditandai dengan naiknya harga bahan pangan di pasaran dunia yang memicu kenaikan harga bahan pangan dalam negeri. Kondisi ini tentu akan memberikan pengaruh yang kurang baik bagi ketahanan pangan khususnya di Kota Payakumbuh.
Rida menghimbau kepada seluruh Kepala OPD untuk bersama-sama berupaya memecahkan berbagai persoalan yang muncul terkait ketahanan pangan.
“Mari bersama kita upayakan langkah-langkah dalam memecahkan persoalan terkait ketahanan pangan, diantaranya memantapkan ketersediaan pangan untuk menuju kemandirian pangan, berupaya secara konsisten mengurangi stunting, kemiskinan ekstream dan pengangguran serta memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu dan mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi,” tutupnya. (OL-12)
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Denpasar tersebut merupakan upaya pengendalian inflasi daerah
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
PEMERINTAH Kota Payakumbuh kembali menjajaki peluang kerja sama internasional dengan menerima kunjungan delegasi dari Malaysia pada Selasa malam (29/4).
MENJELANG Idul Fitri 1446 Hijriah, harga daging sapi di Payakumbuh, Sumatra Barat, mengalami lonjakan signifikan, mencapai Rp140 ribu per kilogram.
Jasman memantau harga lima komoditas pokok utama, yaitu daging sapi, telur, cabai merah, bawang, dan beras.
Diputuskan bahwa pemprov Sumbar mengizinkan Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota boleh membuang sampah di lokasi TPA Regional selama dua bulan.
Kota Payakumbuh pada Mei 2023 telah dicanangkan sebagai Kota Bebas Pungli oleh Ketua UPP Saber Pungli Pusat.
PENJABAT Wali Kota Payakumbuh Jasman terus berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Payakumbuh saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved