Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Presiden Joko Widodo mengecek program penataan yang dilakukan di sejumlah titik di kota Medan, Sumatra Utara, Minggu (12/2).
Setelah melihat secara langsung, Jokowi meyakini bahwa penataan yang dilakukan akan menciptakan perubahan yang besar dalam satu hingga dua tahun ke depan. “Kita melihat mungkin dalam setahun-dua tahun ini akan terjadi perubahan besar,” ujar Jokowi di Pos Bloc Medan, Sumatra Utara, Minggu (12/2).
Menurutnya, kawasan-kawasan baru yang sedang ditata seperti Lapangan Merdeka dan Kesawan nantinya akan menjadi simbol atau landmark baru Kota Medan.
Lebih lanjut, pemerintah daerah diharapkan bisa memanfaatkan secara maksimal seluruh fasilitas tersebut.
Koordinasi harus dilakukan baik dengan pusat, BUMN atau swasta sehingga kawasan yang ada bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. "Ini memerlukan keberanian karena menyangkut ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang milik BUMN, ada yang milik swasta, ada yang milik pribadi. Saya kira yang sulit adalah mengintegrasikan itu. Tapi saya melihat sudah dimulai, akan sangat bagus," tandasnya. (OL-12)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved