Anggaran Kebencanaan Di Kota Sukabumi Masih Minim

ALOKASI anggaran kebencanaan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, relatif masih cukup kecil. Padahal, penanganan kebencanaan merupakan bagian pelayanan dasar yang juga memiliki standard pelayanan minimal, sama halnya dengan urusan pendidikan, kesehatan, maupun perumahan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Barhami, menuturkan rasio anggaran BPBD terhadap APBD teramati di kisaran 0,33%. Rasio anggaran tersebut dinilai belum memadai karena belum bisa memenuhi standar pelayanan minimal. "Nilai rasio anggarannya masih di bawah setengah persen atau masih berada di kisaran 0,33%," kata Zulkarnain, Kamis (9/2).

Selain soal anggaran, kata Zulkarnain, sejak dibentuk 10 tahun lalu atau pada 2013, hingga saat ini BPBD Kota Sukabumi belum memiliki bangunan gedung kantor yang representatif termasuk fasilitas perlengkapan dan peralatan standar yang belum memadai.

"Dibanding daerah lain, fasilitas peralatan dan perlengkapan masih kurang memadai dibanding daerah lain yang skala risiko bencananya sama. Kami juga masih kekurangan personel serta pegawai baik PNS maupun non-PNS," tegasnya.

Zulkarnain menyebut dokumen pokok seperti perencanaan penanggulangan bencana daerah yang memuat rencana aksi jangka menengah komprehensif mulai prabencana hingga pascabencana, seharusnya terintegrasi ke dalam RPJMD. Sekaligus juga sebagai perangkat advokasi bagi pemerintah daerah untuk menjamin pelaksanaan penyelengaraan penanggulangan bencana, hingga saat ini belum dimiliki Kota Sukabumi.

"Sehingga pelaksanaan perencanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan bagi semua pelaku belum bisa diselaraskan dan dipadukan sebagaimana diatur Pasal 36 ayat 5 Undang Undang RI Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana," bebernya.

Karena itu, pada perencanaan tahun anggaran 2024, BPBD akan fokus mengusulkan alokasi kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana di Kota Sukabumi. Namun BPBD menyadari pada 2024 anggaran akan banyak tersedot untuk kegiatan Pemilu serentak. "Jangan sampai urusan mitigasi bencana terabaikan. Kota Sukabumi rawan bencana," tegasnya.

Terdapat 11 usulan prioritas nonrutin yang diajukan BPBD Kota Sukabumi untuk perencanaan program pada 2024. Usulan itu terdiri dari pembangunan gedung BPBD, pengadaan kendaraan KIE penanggulangan bencana, pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana, usulan pengadaaan alat komunikasi bencana, pengadaan bahan material bagi korban bencana, penguatan teknologi informasi pendukung Pusdalops, pengadaan dan pemasangan rambu informasi bencana, pengembangan inovasi SiEdan, penyusunan dokumen RKPB, rencana kontijensi, pelatihan bencana dan gladi kesiapsiagaan, serta usulan percontohan bangunan rumah tahan gempa. (OL-15)