Direksi PT Baramarta Berkomitmen Selesaikan Hutang Ratusan Miliar Rupiah

PT Baramarta Perseroda, badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menargetkan penyelesaian hutang atau tunggakan perusahaan hingga 2025 mendatang. Warisan hutang perusahaan daerah ini mencapai Rp427 miliar lebih.

Tekad itu diungkapkan Direktur PT Baramarta, Rachman Agus, Senin (30/1). "PT Baramarta berkomitmen dan terus berbenah. Ini ibarat melakukan cuci piring membayar tunggakan utang kontraktor, pajak, dan lain-lain, warisan masa lalu, di samping tuntutan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah," tutur Agus.

Tercatat hingga 2023i sisa tunggakan pajak, dan utang tunggakan lainnya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara itu, sebesar Rp427,2 miliar lebih yang terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB Rp279,5 miliar pada 2009, 2011 dan 2013, utang terkait mitra PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) Rp116,9 miliar, dan utang tunggakan PNBP IPPKH ditambah denda Rp30,8 miliar.

"PT Baramarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT MTN. Dalam proyek tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang Baramarta sebesar Rp427 miliar lebih dalam waktu maksimal 3 tahun ke depan. Itu sudah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan," tegas Agus.

Untuk Januari 2023, utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp4,5 miliar, terdiri dari Rp3,5 miliar PPh, dan Rp1 miliar untuk PBB.

"Insya Allah dibayarkan seterusnya berjumlah miliaran rupiah tiap bulan sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Namun sebelum 2025 kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi," katanya optimistis.

Lebih jauh dikatakan Agus pihaknya terus melakukan pembenahan internal dan eksternal dengan menggali berbagai peluang kerja sama yang menguntungkan bagi perusahaan. Harapannya, setoran Baramarta untuk PAD dan sumbangan ke APBD terus bertambah besar.

Menurut dia, selama dirinya menjabat direktur di Baramarta telah berhasil menyetorkan PAD sebesar Rp7 miliar, dan membayar tunggakan pajak sekitar Rp8,5 miliar atau total Rp15,5 miliar.

"Kami perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar," tegasnya. (N-2)