Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI upaya untuk mengurangi penduduk miskin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan mengembalikan fungsi tanah kas desa atau kelurahan.
Di sela-sela kegiatannya di Gunungkidul, Kamis, Sri Sultan menjelaskan, tanah kas desa atau tanah kas kalurahan, dapat difungsikan untuk memberikan pendapatan bagi badan usaha milik desa/kelurahan (BUMDes), sehingga nantinya warga miskin dan pengangguran di desa bisa memperoleh manfaat.
Pada masa sekarang ini, katanya tanah-tanah kas desa (kalurahan) yang sejatinya adalah Tanah Kesultanan banyak disewakan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. "Ke depannya tanah kas desa tidak lagi boleh disewa kecuali untuk dimanfaatkan sendiri oleh warganya," katanya.
Dikatakan, tanah kas desa boleh dimanfaatkan untuk menambah Anggaran dan Pendapatan Kalurahan, pengarem-arem atau tanah yang digarap oleh mantan perangkat kalurahan, pelungguh atau tanah garapan perangkat desa.
Bahkan, jelas Sultan, jika di kalurahan (desa) tidak ada lagi warga yang menanam herbal (tanaman jamu) maka wajib pada luasan tertentu tanah kas desa digunakan untuk menanam tanaman herbal. "Juga harus ada luasan tertentu yang harus digarap oleh warga miskin dan pengangguran agar mereka mendapatkan penghasilan," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Sri Sultan HB X akan Menerima Maritime Awards Kategori Utama
KEJAKSAAN Negeri Sleman memfasilitasi mediasi antara Yogi Minaya yang menjadi tersangka akibat membela diri saat dijambret sehingga menyebabkan dua orang penjambret tewas
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
JUMLAH uang kartal yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada perbankan dan masyarakat, selama periode Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,34 triliun
POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan dalam kurun waktu sepekan pelaksanaan Operasi Lilin Progo 2025, hampir 1 juta kendaraan yang masuk wilayah DIY.
Transisi paradigma pemidanaan dari sekadar penghukuman fisik menjadi pemulihan hubungan sosial
Daop 6 menyediakan total 383.074 tempat duduk (TD) untuk kereta api (KA) keberangkatan awal dari stasiun relasi Daop 6,
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved