Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Klaten, Jawa
Tengah, menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 2.090 pelaku usaha
mikro.
Penyaluran bansos kepada ribuan pelaku usaha mikro tersebut, adalah
dalam rangka mendukung penanganan dampak inflasi di Klaten tahun
anggaran 2022.
Kepala DKUKMP Klaten, Anang Widjatmoko, mengatakan penyerahan bansos
secara simbolis oleh Bupati Sri Mulyani di Kantor DKUKMP, Rabu (21/12).
Maksud pemberian bansos untuk mengurangi beban pelaku usaha mikro dalam
menjalankan usahanya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Tujuannya untuk membantu pelaku usaha mikro agar dapat bertahan
dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Klaten," jelasnya.
Penyaluran bansos kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah dapat
bantuan dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten tahun anggaran
2022.
"Sebanyak 2.090 pelaku usaha mikro yang menerima bansos, masing-masing
Rp450.000 untuk selama tiga bulan, Oktober-Desember 2022," kata Anang.
Bansos kepada pelaku usaha mikro yang dianggarkan melalui APBD Perubahan 2022 total mencapai Rp940,5 juta. "Penyaluran bansos kepada pelaku usaha mikro yang pendanaannya bersumber dari APBD 2022, yakni Keputusan Bupati Klaten No 900/375 Tahun 2022," ujarnya. (N-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved