Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEGIAT antikorupsi Papua, Yerry Basri Mak, siap menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminimalisasi praktik-praktik korupsi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid dua. Pada era otsus jilid satu, pihaknya dan pegiat antikorupsi lain juga menerima banyak keluhan masyarakat.
Pada umumnya, masyarakat mengeluhkan belum merasakan manfaat dana otsus. "Banyak aktivis (antikorupsi di Papua) yang berteriak mengenai dana otsus, karena belum turun sampai ke bawah, belum dirasakan oleh masyarakat Papua," kata Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) di Abepura.
Menyikapi keluhan masyarakat itu, Yerry Basri Mak meminta agar pengelolaan anggaran otsus jilid dua perlu dibenahi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat agar lebih berdaya guna menyejahterakan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok Papua. "Pengelolaan anggaran (otsus) ini harus dibenahi supaya masyarakat bisa merasakan itu. Kalau dana otsus betul-betul turun dan dikelola secara baik, pasti masyarakat Papua sejahtera dengan dana otsus," ujar Yerry dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11).
Salah satu cara membenahi pengelolaan dana otsus, lanjut Yerry, ialah memperbaiki tata kelolanya serta memperketat pengawasannya. Dirinya setuju jika pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dilakukan oleh satu badan yang secara khusus dibentuk dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat di Papua, termasuk pelibatan para pegiat antikorupsi. "Badan ini harus diisi juga oleh aktivis-aktivis (antikorupsi) diisi oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, supaya mereka bisa mengontrol dana ini," saran Yerry.
Terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Yerry mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu dinilainya telah mengedepankan hak asasi Lukas sebagai tersangka serta mempertimbangkan potensi konflik yang mungkin terjadi jika Lukas dijemput paksa. "Langkah-langkah yang diambil oleh KPK, saya kira sudah bagus. Mereka kan harus melihat sikon (situasi dan kondisi) di Papua. Kalau mereka mengambil langkah dengan tegas untuk penangkapan dan lain-lain, itu kan satu faktor yang akan terjadi di Papua, yaitu konflik. Makanya saya lihat langkah-langkah yang diambil KPK sangat bagus. Mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia juga. Jadi KPK yang berbuat ini, saya kira masyarakat kami di Papua sangat mendukung itu," kata Yerry.
Yerry menilai penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat daerah di Papua. Mereka akan lebih hati-hati dalam mengelola anggaran pembangunan. "Karena kami mau rakyat Papua harus sejahtera dengan dana otonomi khusus dan harus meluncur sampai ke bawah, sampai ke kabupaten, ke distrik-distrik, sampai ke masyarakat sendiri selaku penerima manfaat," harap Yerry. (OL-14)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri di daerah perbatasan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved