Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
TUJUH provinsi mendapat anugerah Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri. Yaitu Provinsi Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kepala daerah setempat dianggap berhasil membina desa dan kelurahan di wilayahnya. Selain itu, Kemendagri juga mengapresiasi desa dan kelurahan berprestasi tingkat regional tahun 2022.
Penganugerahan itu disampaikan dalam acara puncak Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) 2022 di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta (24/11).
Pada kesempatan itu, Kemendagri juga meluncurkan E-Prodeskel atau profil desa kelurahan dan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) Rilis 2.0.5.
Wakil Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengharapkan Pemda hingga desa dan kelurahan memberikan peran penting dalam penguatan proses transformasi digital dan ekonomi.
"Untuk menguatkan transformasi digital dan ekonomi tersebut diperlukan ketersediaan data yang valid, sistem yang kapabel serta didukung kebijakan yang mampu menjawab masalah yang ada," kata John Wetipo.
Dia juga mengingatkan pentingnya data dan informasi desa dan kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi anggaran.
"Saya imbau Pemda untuk mendorong pengelolaan data profil desa dan kelurahan (Prodeskel) serta menjadikan data Prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran," lanjutnya.
Ditjen Bina Pemdes bersama BPKP juga melakukan digitalisasi dalam aspek penguatan pengelolaan keuangan desa.
"Pada kesempatan ini, sekaligus akan diluncurkan E-Prodeksel sebagai bentuk pengembangan Prodeksel yang ada. Juga diluncurkan aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.5, dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan fitur monitoring dalam pelaksanaan belanja desa bagi pemerintah maupun pemerintahan daerah," jelas John Wetipo.
baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Percepat Selesaikan Batas Desa
Data Ditjen Bina Pemdes menunjukkan, Siskeudes telah diterapkan di 93 persen dari 74.961 desa yang ada. Sistem ini merupakan aplikasi resmi pemerintah seta satu-satunya aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam nengelola keuangan desa.
Wamen John Wetipo mengajak untuk menjadikan Pindeskel sebagai motivasi ubtuk berkarya menghasilkan berbagai inovasi dan kinerja.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Eko Prasetyanto pada kesempatan sama menjelaskan, rakor penguatan kelembagaan desa/kelurahan dan Pindeskel tahun 2022 adalah media untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
"Ini juga apresiasi bagi juara lomba desa dan kelurahan serta menjadi sarana dalam mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi berbagai keberhasilan. Dan inovasi pemerintahan dalam memajukan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan," katanya.
Eko berharap, kegiatan ini mampu membangun semangat kompetisi antar desa dan kelurahan di setiap daerah dan mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (RO/N-1)
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
PROGRAM kegiatan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) XXX/2025 di Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Klaten, dibuka secara resmi oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Rabu (2/7).
Pariwisata hijau merupakan jalur penting untuk melestarikan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi alat untuk mencapai kemakmuran yang merata.
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved