Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TUJUH provinsi mendapat anugerah Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri. Yaitu Provinsi Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kepala daerah setempat dianggap berhasil membina desa dan kelurahan di wilayahnya. Selain itu, Kemendagri juga mengapresiasi desa dan kelurahan berprestasi tingkat regional tahun 2022.
Penganugerahan itu disampaikan dalam acara puncak Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) 2022 di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta (24/11).
Pada kesempatan itu, Kemendagri juga meluncurkan E-Prodeskel atau profil desa kelurahan dan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) Rilis 2.0.5.
Wakil Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengharapkan Pemda hingga desa dan kelurahan memberikan peran penting dalam penguatan proses transformasi digital dan ekonomi.
"Untuk menguatkan transformasi digital dan ekonomi tersebut diperlukan ketersediaan data yang valid, sistem yang kapabel serta didukung kebijakan yang mampu menjawab masalah yang ada," kata John Wetipo.
Dia juga mengingatkan pentingnya data dan informasi desa dan kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi anggaran.
"Saya imbau Pemda untuk mendorong pengelolaan data profil desa dan kelurahan (Prodeskel) serta menjadikan data Prodeskel sebagai dasar penyusunan dan perencanaan anggaran," lanjutnya.
Ditjen Bina Pemdes bersama BPKP juga melakukan digitalisasi dalam aspek penguatan pengelolaan keuangan desa.
"Pada kesempatan ini, sekaligus akan diluncurkan E-Prodeksel sebagai bentuk pengembangan Prodeksel yang ada. Juga diluncurkan aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.5, dengan penambahan fitur tagging kegiatan dan fitur monitoring dalam pelaksanaan belanja desa bagi pemerintah maupun pemerintahan daerah," jelas John Wetipo.
baca juga: Kemendagri Dorong Daerah Percepat Selesaikan Batas Desa
Data Ditjen Bina Pemdes menunjukkan, Siskeudes telah diterapkan di 93 persen dari 74.961 desa yang ada. Sistem ini merupakan aplikasi resmi pemerintah seta satu-satunya aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam nengelola keuangan desa.
Wamen John Wetipo mengajak untuk menjadikan Pindeskel sebagai motivasi ubtuk berkarya menghasilkan berbagai inovasi dan kinerja.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Eko Prasetyanto pada kesempatan sama menjelaskan, rakor penguatan kelembagaan desa/kelurahan dan Pindeskel tahun 2022 adalah media untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
"Ini juga apresiasi bagi juara lomba desa dan kelurahan serta menjadi sarana dalam mempublikasikan serta menyebarluaskan informasi berbagai keberhasilan. Dan inovasi pemerintahan dalam memajukan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan," katanya.
Eko berharap, kegiatan ini mampu membangun semangat kompetisi antar desa dan kelurahan di setiap daerah dan mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (RO/N-1)
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved