KABUPATEN Tulang Bawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung dengan prevalensi stunting yang tinggi pada 2018 yaitu 32,49%. Namun, berkat inovasi program di bidang kesehatan, kabupaten tersebut mampu menurunkan angka stunting hingga 9,5% di 2021.
Capaian tersebut tidak terlepas dari adanya program Bergerak Melayani Warga (BMW) di bidang kesehatan. BMW memiliki banyak terobosan, mulai dari BMW Sayang Ibu, Grebek Stunting, 1 bidan 1 Perawat, insentif bidan, menyediakan kendaraan roda dua untuk Ketua RW/RK/Dusun, hingga mobil ambulans gratis di setiap kampung.
“BMW Sayang Ibu bertujuan untuk menekankan angka kematian ibu melahirkan. Di mana seluruh bidan tersebar di 151 kampung/kelurahan wajib memantau perkembangan kesehatan ibu hamil sampai melahirkan,” ujar Bupati Tulang Bawang Winarti.
“Data-data perkembangan kehamilan tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan dinas kesehatan sehingga diharapkan angka kematian ibu ditekankan semaksimal mungkin,” lanjutnya.
Winarti mengatakan, pihaknya memberikan insentif kepada bidan dan perawat sebagai bentuk penghargaan. 151 bidan mendapat Rp3.600.000 per tahun dan 20 perawat koordinator mendapat Rp4.800.000 per tahun..
Untuk Grebek Stunting, pihaknya bergerak secara masif dan gotong royong untuk melakukan pemeriksaan, pengukuran, sekaligus intervensi spesifik terhadap seluruh balita.
“Program ini berhasil menurunkan angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang secara signifikan, dari 32,49% pada tahun 2018 menjadi 9,5% pada tahun 2021,” imbuh Winarti.
Lewat program BMW, Kabupaten Tulang Bawang pun menjadi kabupaten dengan angka stunting terendah se-Provinsi Lampung. Tulang Bawang masuk dalam 5 besar nasional capaian stunting terendah dan memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung.
Baca juga : SMBR Serahkan Bantuan Motor Sampah Hingga Perbaikan Gizi Buruk
Deputi Bidang ADPIN BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, dalam pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting) terdapat beberapa poin penting. Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan mulai dari K/L, pemda hingga ke desa.
“Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di K/L, pemda dan desa,” terangnya.
Selanjutnya, ada peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Dan terakhir adalah penguatan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
“Langkah strategis lainnya dalam percepatan penurunan stunting adalah intervensi program dengan melakukan pendekatan kepada keluarga berisiko stunting yaitu calon pengantin (pra-konsepsi), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-23 bulan dan anak usia 24-59 bulan,” jelas Sukaryo.
Adapun, Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transformasi, Sugito menerangkan, sesuai Perpres 72/2021 tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting juga menjadi bagian dari peran dan tugas pemerintah desa.
Lantas anggaran Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program-program percepatan penurunan stunting.
“Pemdes perlu memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Hal itu, lanjut Sugito, merupakan bagian dari pembangunan desa. Sehingga percepatan penurunan stunting menjadi upaya bersama yang dilaksanakan secara masif dan gotong royong.
Pembelajaran baik dari Kabupaten Pinrang disampaikan pada Webinar Series Generasi Bebas Stunting Seri 3 yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation. Webinar Series ini dilaksanakan dalam rangka road-to untuk menyambut kegiatan Forum Nasional Stunting 2022 kerja sama BKKBN dan Tanoto Foundation. (RO/OL-7)
