Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMNAS Perempuan mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan banding terhadap vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan hakim untuk pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang. Putusan tersebut dinilai tidak maksimal alias terlalu ringan bagi pelaku yang bernama Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.
"Komnas Perempuan merekomendasikan agar JPU mengajukan banding terhadap kasus ini, dengan harapan putusan dan dasar hukum yang digunakan dapat dikoreksi oleh Hakim Banding," Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi kepada Media Indonesia, Sabtu (19/11).
Siti mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Namun, Komnas Perempuan menyayangkan vonis hakim yang dijatuhkan, dengan pertimbangan pada penggunaan Pasal 289 KUHP (Pencabulan) bukan Pasal 285 KUHP (Perkosaan). "Padahal dalam kasus ini korban telah disetubuhi atau terjadi penetrasi," imbuhnya.
Di pasal 289 KUHP berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Baca juga: Gelaran KTT G20 Bawa Angin Segar bagi Pariwisata Indonesia
"Sehingga pidana 7 tahun bukan ancaman maksimal dari Pasal 289 KUHP yaitu 9 tahun penjara," tambahnya.
Menurut Siti, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana perjalanan kasus yang membutuhkan waktu 3 tahun (2019-2022) untuk sampai di sidangkan. Selama waktu itu, pelaku menunjukkan tindakan tidak kooperatifnya dan tidak menghormati kerja-kerja aparat penegak hukum. Juga terjadi obstruction of justice atau menghalang-halangi keadilan yang dilakukan para pengikutnya.
Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dampak kekerasan seksual kepada korban. "Komnas Perempuan juga menyampaikan dukungan dan hormat kepada korban dan pendamping yang gigih untuk memperjuangkan keadilan," tutup Siti.(OL-4)
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 24 tahun yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Achraf Hakimi di kediaman pribadi sang pemain di Paris.
Pendanaan pemulihan melalui peraturan ini hanya dapat diberikan setelah mekanisme restitusi dijalani, tetapi tidak ada batasan waktu yang tegas.
Dengan PP 29/2025 maka pengobatan korban kekerasan dan kekerasan seksual yang tidak tercover oleh program jaminan kesehatan nasional (JKN), bisa mendapatkan dana bantuan.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
FORUM Pondok Pesantren (FPP) Jawa Barat wilayah Cirebon meminta masyarakat hati-hati menyikapi seruan boikot terhadap sebuah produk.
Taj Yasin menjanjikan hadiah bagi santri-santri asal Jawa Tengah yang bisa meraih juara pada ajang nasional di Sulawesi Selatan.
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu atau sekadar menjadi pintar. Yang terpenting adalah menjaga akhlak generasi muda.
KETUA Bidang Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Pengurus Pusat GP Ansor, Nur Faizin mendukung gagasan tentang transformasi pendidikan pesantren.
Sementara Kuasa Hukum pelapor -- KDR -- Heru Lestarianto, Sabtu (31/5) menjelaskan aksi penganiayaan tersebut tersebut terjadi pada Februari lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved