Pembangunan Papua Pesat di Masa Presiden Joko Widodo

LANGKAH pemerintah dalam mempercepat berbagai pembangunan berbagai sektor di Papua memanglah pantas untuk diapresiasi. Selain untuk mendukung kemajuan Papua, pembangunan berbagai sektor mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berada di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Salah satu yang bisa dilihat ialah dari segi pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur dibangun agar Papua makin modern dan tidak tertinggal dari daerah lain. 

Kini, Stadion Papua Bangkit dan Jembatan Youtefa telah berdiri megah di Papua. Bahkan, untuk pertama kalinya Papua dipercaya pemerintah pusat menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional XX.

Apresiasi masyarakat juga makin bertambah seiring dengan lajunya percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Anis Wayag, warga Kampung Walarek Kabupaten Yalimo, tak henti-hentinya memuji pemerintah yang telah membangun jalan di Papua. 

Dia mengatakan dulu dia harus menghabiskan waktu hingga sebulan untuk berjalan kaki dari kampungnya ke Elelim, Ibu Kota Yalimo. Namun, setelah ada Jalan Trans-Papua, hanya butuh sehari saja untuk pergi ke sana. “Ini jalan Jokowi. Jokowi kasih uang, terus jalan ini ada,” ujarnya.

Hal yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Papua, terutama jalan Trans-Papua, ialah memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka. 

Bagi para pedagang atau wirausahawan, misalnya, dengan adanya Jalan Trans-Papua, ongkos kirim barang dan ongkos BBM bisa dihemat karena jadi lebih cepat sampai. Mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Kemudian, banyaknya jalan dan jembatan yang dibangun pemerintah juga memudahkan masyarakat Papua dalam memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan. Mereka bisa datang dengan mudah ke puskesmas atau RS terdekat sehingga korban kecelakaan atau warga yang sakit parah akan bisa ditangani dengan cepat. Demikian halnya penanganan terhadap ibu hamil yang dapat dengan cepat ditolong bidan sehingga akan mampu mengurangi angka kematian ibu hamil di Papua.

Sekretaris Umum Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Wusabek Wantik, mengapresiasi pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Sekarang keadaan sudah mulai normal dan bagus. Saya melihat jalan-jalan sudah mulai macet, aktivitas transportasi darat, laut, dan udara juga sudah normal kembali, dan pasar-pasar sudah ramai,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 17 September lalu.

Tidak hanya pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga berupaya menyesuaikan harga berbagai komoditas di Papua. Contohnya ialah harga semen. Harga semen di Papua sebelumnya mencapai Rp2 juta per saknya. Kini harganya bisa ditekan menjadi Rp500.000 hingga Rp650.000 saja per saknya. Hal itu disebabkan adanya Jalan Trans-Papua, pengangkutan semen bisa melalui jalur darat sehingga ongkos kirimnya lebih murah.

Apabila harga semen lebih murah, bisa menekan biaya pembangunan yang kemudian akan bisa dimanfaatkan rakyat Papua.

Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan langkah konkret lainnya dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Papua melalui UU Daerah Otonomi Baru (UU DOB) Papua. Pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR resmi mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru Papua atau DOB Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunung­an Tengah dalam rapat paripurna.

Kebijakan DOB Papua yang bertujuan membangun Papua menjadi lebih maju itu pun cukup mendapatkan sambutan positif dari warga di sana. 

Banyak warga Papua yang mendukung. Menurut mereka, dengan adanya penambahan provinsi baru, pembangunan di Bumi Cenderawasih akan lebih gencar lagi. Dengan adanya pembangunan yang lebih luas, baik itu infrastruktur maupun noninfrastruktur, akan menguntungkan masyarakat yang menikmati manfaatnya. 

Perhatian besar pemerintah terhadap kemajuan Papua tersebut diapresiasi banyak pihak, termasuk masyarakat Papua sendiri. Bahkan, masyarakat adat Wate di Kabupaten Nabire rela menghibahkan 75 hektare tanah adat untuk dijadikan Kantor Gubernur Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menyatakan hibah ini ialah dukungan dari rakyat yang luar biasa.

“Dukungan dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan DOB ini di luar dugaan, termasuk rumah dinas Bupati yang direlakan untuk digunakan Pj Gubernur nanti,” ujarnya saat meninjau lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Senin, 25 Agustus 2022.

Apresiasi berbagai pihak terhadap pembangunan Pa­pua merupakan bukti bahwa rakyat mendukung komitmen dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dukungan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah membuktikan mereka cinta Indonesia.

Pembangunan yang masif di segala bidang ialah langkah konkret yang diberikan Indonesia kepada Papua. Karena setiap rakyat Indonesia dari yang ada di ujung Barat hingga di ujung Timur Indonesia, sesuai dengan Amanah Undang-Undang 1945, berhak untuk menikmati buah dari pembangunan, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan. (OL-10)