Selasa 15 November 2022, 12:10 WIB

Ayo Awasi! Pengelolaan BUMD dan Dana Desa di Kalsel Rawan Korupsi

Denny Susanto | Nusantara
Ayo Awasi! Pengelolaan BUMD dan Dana Desa di Kalsel Rawan Korupsi

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Petugas dari KPK saat melakukan pengawasan lapangan di Kalimantan Selatan

 

PENGELOLAAN BUMD, Dana Desa dan manajemen pegawai (ASN) di Provinsi
Kalimantan Selatan belum optimal dan rawan praktek tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, M Rudy Harahap, Selasa (15/11).

"Ada beberapa area di lingkungan pemerintahan yang rawan korupsi. Yaitu manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Keuangan Desa. Area-area ini masih rawan," ungkapnya.

Dikatakan Rudy, BPKP telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi di
Kalsel. "Para inspektur di Kalsel harus lebih gigih mengawasi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)," ujarnya.

Sejauh ini capaian MCP di Kalsel periode 2018-2021 secara umum berada di atas rata-rata nasional. Namun, beberapa area meliputi manajemen ASN, pengelolaan BUMD, dan tata kelola keuangan desa masih di bawah rata-rata nasional.

Pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran,
pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, dan tata kelola
keuangan desa belum berjalan dengan baik. Sebagai contoh, banyak potensi penerimaan daerah belum digali dan tunggakan penggunaan aset yang belum ditagih di beberapa pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan kelemahan tata kelola pemerintah daerah
yang serius. "Karena itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kalsel menjadi kerja bersama. Tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi semua unsur pemerintah daerah, terutama para inspektur," tambah Rudy.

Salah satu upaya menekan peluang terjadinya korupsi adalah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Terintegrasi,
aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), dan percepatan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di pemerintah daerah.

Di Kalsel saat ini ada sejumlah kasus korupsi yang menyeret kepala desa dan perangkat desa. (N-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

Lantamal XIV Sorong Gelar Khitanan Massal Di Kabupaten Raja Ampat

👤Martinus Solo 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:50 WIB
Aksi sosial digelar dalam rangka Hari Armada RI...
ANTARA/Jojon

7.302 Nakes di Palembang sudah Divaksinasi Booster Kedua

👤Dwi Apriani 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:48 WIB
Sebanyak 7.303 orang tenaga kesehatan (nakes) di Kota Palembang per 6  Desember sudah melakukan vaksinasi penguat (booster) kedua...
DOK.MI

Kejari Lombok Timur Tahan 3 Tersangka Kasus Korupsi Alsintan

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 09 Desember 2022, 23:33 WIB
Tersangka ketiga tersebut berinisial AM yang berperan sebagai eksekutor pembentuk usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) pada dua kecamatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya