Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGELOLAAN BUMD, Dana Desa dan manajemen pegawai (ASN) di Provinsi
Kalimantan Selatan belum optimal dan rawan praktek tindak pidana korupsi.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, M Rudy Harahap, Selasa (15/11).
"Ada beberapa area di lingkungan pemerintahan yang rawan korupsi. Yaitu manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan Tata Kelola Keuangan Desa. Area-area ini masih rawan," ungkapnya.
Dikatakan Rudy, BPKP telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi di
Kalsel. "Para inspektur di Kalsel harus lebih gigih mengawasi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP)," ujarnya.
Sejauh ini capaian MCP di Kalsel periode 2018-2021 secara umum berada di atas rata-rata nasional. Namun, beberapa area meliputi manajemen ASN, pengelolaan BUMD, dan tata kelola keuangan desa masih di bawah rata-rata nasional.
Pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran,
pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, dan tata kelola
keuangan desa belum berjalan dengan baik. Sebagai contoh, banyak potensi penerimaan daerah belum digali dan tunggakan penggunaan aset yang belum ditagih di beberapa pemerintah daerah.
Hal ini menunjukkan kelemahan tata kelola pemerintah daerah
yang serius. "Karena itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kalsel menjadi kerja bersama. Tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi semua unsur pemerintah daerah, terutama para inspektur," tambah Rudy.
Salah satu upaya menekan peluang terjadinya korupsi adalah melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Terintegrasi,
aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), dan percepatan
peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di pemerintah daerah.
Di Kalsel saat ini ada sejumlah kasus korupsi yang menyeret kepala desa dan perangkat desa. (N-2)
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved