Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKEMBANGAN fiskal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 sesuai data Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah menunjukkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih mendominasi sumber pendanaan di wilayah Jawa Tengah, dengan nilai nominal sebesar Rp49,76 triliun atau 66,31% dari
total pendapatan daerah.
"Dilihat dari postur i-account APBN, TKDD yang telah disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp49,76 triliun atau 76,35% dari total alokasi TKDD," kata Taukhid, Plt.Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah dalam keterangan pers melalui zoom meeting di Semarang, Senin (31/10).
Adapun kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp73,08 triliun.Menurut Taukhid,angka ini mengalami peningkatan Rp11,55 triliun atau tumbuh 18,77% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan cukai Rp32,37 triliun dan Pajak Penghasilan Rp18,44 triliun. Growth penerimaan cukai dan pajak penghasilan masing-masing 6,90% dan 28,19% (yoy).
Secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara di Jawa Tengah sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp73,90 triliun atau 70,88% dari alokasi tahun 2022. Realisasi Belanja Negara membaik namun Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) mengalami perlambatan 2,21% dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.
Sedang Realisasi Belanja K/L sebesar Rp24,14 triliun atau 61,76% dari alokasi tahun 2022 dimana terdapat 2 jenis Belanja K/L yang mengalami penurunan, yaitu Belanja Modal sebesar 19,79% dan Belanja Pegawai sebesar 1,18%. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan diharapkan kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya semakin membaik seiring dengan akselerasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penyaluran TKDD mengalami pertumbuhan positif.
Sampai dengan 30 September 2022, penyaluran TKDD di Jawa Tengah telah mencapai Rp 49,76 triliun atau 76,35% dari alokasi tahun 2022. Kontribusi realisasi TKDD sebagian besar berasal dari DAU sebesar Rp29,14 Triliun (83,33% dari pagu). Realisasi tersebut tumbuh 2,14% dibandingkan TA 2021, dengan pertumbuhan terbesar dari realisasi DAK Fisik sebesar 46,16%.
Khusus penyaluran kredit program baik itu Kredit Usaha Rakyat maupun Ultra Mikro di wilayah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 telah tersalurkan sebesar Rp51,00 triliun kepada 1.444.950 debitur dengan rincian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp50,37 triliun untuk 1.277.472 debitur, dan kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp0,63 triliun untuk 167.478 debitur.
Dibandingkan periode Agustus 2022, penyaluran KUR tumbuh sebesar Rp5,99 triliun (13,50%) dan jumlah debitur meningkat sebanyak 136.991 debitur. Sedangkan penyaluran UMi tumbuh sebesar Rp0,02 triliun (3,28%) dan meningkat 8.298 debitur.
Selanjutnya terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 30 September 2022 adalah sebesar Rp21,88 triliun yang terdiri dari realisasi bidang Kesehatan senilai Rp3,42 triliun, bidang Perlindungan Masyarakat sebesar Rp14,47 triliun dan Rp4,00 triliun untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Dana bidang perlindungan sosial merupakan bantuan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program keluarga harapan (Rp3,46 triliun), bantuan sembako (Rp5,83 triliun), bantuan langsung tunai (BLT) desa (Rp2,46 triliun), BLT minyak goreng (Rp0,97 triliun), BLT BBM (Rp1,05 triliun), dan bantuan subsidi upah (Rp0,69 triliun).
Menyikapi dinamika dampak kenaikan BBM di Jawa Tengah, Kemenkeu Satu Jateng bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya telah berdiskusi, berkoordinasi dan sinergi serta berkomitmen untuk melakukan upaya penanganan dampak dimaksud. Akselerasi belanja APBN dan APBD melalui forum ALCo Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jawa Tengah. (OL-13)
Baca Juga: Ganjar Tanam Porang dan Cicipi Makanan Hasil Olahan Porang Sukoharjo
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Akan tetapi, katanya, mulai Kamis ini, kondisi atmosfer menunjukkan peningkatan pertumbuhan awan yang berpotensi memicu hujan di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
SEJUMLAH pemudik Lebaran 2026 yang pulang ke Jawa Tengah (Jateng) mengaku merasakan hasil geliat pembangunan yang ada di provinsi ini.
KAPOLDA Jawa Tengah (Jateng), Ribut Hari Wibowo, memastikan situasi keamanan dan ketertiban selama libur Lebaran 2026 di wilayahnya hingga saat ini terpantau aman dan kondusif.
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Jawa Tengah akan lebih kering (di bawah normal). Cek jadwal awal kemarau dan puncak kekeringan di wilayah Anda.
Dishub Jateng membuka posko mudik terpadu yang memantau arus mudik dan balik Lebaran 2026 melalui CCTV 24 jam di titik rawan macet.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved