Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Palu, Sulawesi Tengah, kembali mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Bawaslu Palu, Fadlan mengatakan, sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri tidak bosan-bosan digelar Bawaslu agar ASN tidak lupa dengan larangan yang sudah diatur.
Menurutnya, pengawasan netralitas ASN bukanlah bentuk penekanan atau pengekangan.
“Netralitas memberi arti seorang ASN tidak boleh secara terang-terangan memberi dukungan kepada peserta Pemilu di ruang publik,” terang Fadlan, Jumat (14/10).
Ia menyebutkan, netralitas ASN merupakan suatu yang menjadi perhatian pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Palu beserta jajaran.
ASN sendiri memiliki asas netralitas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
“Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” tegas Fadlan.
Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“Demokrasi bisa terwujud kalau konsisten menaati aturan-aturan yang berlaku, khususnya bagi ASN, TNI dan Polri,” tandas Fadlan. (OL-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved