Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) bekerj sama dengan
United Nations Office of Counter Terrorism (UNOCT) patut didukung. Pasalnya, menurut pengamat terorisme yang juga Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional, Robi Nurhadi, hal itu bisa memperkuat citra Indonesia di bidang keamanan.
"Tidak dimungkiri bahwa sebelum ini citra Indonesia di bidang keamanan mengalami penurunan. Nah, apresiasi PBB terhadap cara-cara BNPT yang bagus dan humanis, bisa bantu pelan-pelan untuk menormalkan kembali citra tersebut," kata Robi.
"Saya kira wajar kalau jajaran BNPT diapresiasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Kontra Terorisme PBB saat itu," imbuhnya..
Robi berharap pemerintah mengambil kesempatan momen tersebut untuk memastikan efektivitas Bali Work Plan 2019-2025 dengan memperkuat peran Indonesia bersama ASEAN dalam penanganan deradikalisasi di dunia.
"Perkuat peran Indonesia di tingkat global. Ambil momen presidensi G20 untuk menegaskan bahwa badan-badan non-ekonomi berkelas dunia. BNPT bisa lakukan itu," ujar Robi lagi.
Ia pun mengharapkan agar Presiden dan DPR jangan tanggung dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan BNPT. "Ancaman keamanan berbasis teror cenderung meningkat di tingkat global. Indonesia menjadi target terdekat dari rangkaian ancaman tersebut. Maka, penguatan kelembagaan menjadi penting," ujarnya. (RO/A-1)
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved