Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti penahanan dua warga Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara (Sumut) atas dasar kesalahpahaman dan sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dengan PTPN IV, yang tidak kunjung mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Simalungun.
"Masalah ini sudah berlarut-larut. Untuk itu, sebagai wakil rakyat yang sudah menerima RDPU secara resmi perwakilan masyarakat di Komisi II DPR-RI tahun lalu, saya meminta agar penangguhan penahanan terhadap dua warga dapat dilakukan tanpa mengganggu proses hukum serta proses mediasi antara masyarakat dan PTPN IV yang sedang berjalan," ujar Junimart di sela-sela kunjungannya bersama Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga, Kamis (16/9) di Desa Mariah Jambi.
Sebaliknya, terhadap konflik yang melibatkan 147 kepala keluarga masyarakat melawan PTPN IV, Junimart mendesak Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Hadi Tjahjanto segera turun tangan dan melakukan pengukuran ulang luas lahan kebun sawit milik PTPN IV dengan dasar keutuhan luas kepemilikan HGU atas biaya kementeriaan BUMN.
Baca juga: GAMKI Simalungun: Pertahankan Heritage Kebun Teh Bah Butong
Hal itu karena masyarakat mengklaim kebun seluas 200 hektare milik, dikuasai, dan diusahai oleh PTPN IV. PTPN IV dipandang telah merampas lahan milik masyarakat, dasar kepemilikan adalah riwayat tanah dan SK. Bupati Simalungun No. 1 tahun 1968.
"Menindaklanjuti kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI, saya mendesak Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto segera turun melakukan pengukuran ulang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV ini, kasihan masyarakat yang telah menjadi korban atas konflik ini," tegas Politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut II itu.
Selain itu, Junimart juga meminta perhatian khusus dari Bupati Simalungun Rapiadoh Sinaga terhadap upaya penyelesaian konflik tersebut dengan berkoordinasi membangun komunikasi bersama forkopimda dan pihak PTPN IV.
Sementara itu, terhadap masyarakat yang terlibat konflik, Junimart meminta agar menahan diri dan tidak semakin memperburuk keadaan.
"Ingat dan jalankan nilai-nilai Pancasila dan tetap andalkan Tuhan dalam perjuangan Amang Dohot Inang di desa ini," ujar Junimart.
Kesepakatan-kesepakatan para pihak yang telah dibuat secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2022 harus dipatuhi dengan konsisten.
"Saya berpesan kepada masyarakat supaya tetap menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah yang mereka klaim tersebut dan bisa memanen hasil tanamannya. Semua harus dihadapi dengan cerdas, hindarkan provokasi," tandasnya. (RO/OL-1)
Perwakilan sembilan kelompok tani yang tergabung dalam Kelompok Tani Simalungun itu datang ke Jakarta.
Penanaman Mangrove oleh PT{N IV dilakukan di Pantai Teluk Lalang, Batang Laping (Balap), Mandailing Natal.
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) mengalokasikan lebih dari 300 ribu liter minyak goreng kemasan yang akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Utara hingga empat bulan ke depan.
Tanaman teh memiliki sifat menahan air, penghasil oksigen, serta perlu diversifikasi tanaman untuk ekosistem dataran tinggi serta dapat memacu pengembangan agrowisata.
Langkah ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
"Kita harap ini segera selesai. Satu pesan Bapak Presiden, kita tidak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga mengangkat kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan,"
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.
KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 2.710 kejadian
CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved