Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Kota Bandung, Jawa Barat sedang melakukan verifikasi data 69 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar di Bandung Selasa (6/9) mengatakan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kantor Pos, camat, dan lurah untuk memonitor penyaluran BLT BBM ini. "Dinsos akan menurunkan tim monitoring dan TKSK untuk membantu mengawasi. Kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya,"ucapnya.
Menurut Soni, di Kota Bandung, rencananya sekitar 69.000 KPM akan menerima BLT konpensasi BBM tahun 2022. Namun, angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan validasi data. "Saat ini, masih dalam tahap verifikasi dan validasi data karena tiap hari ada penambahan, data dari provinsi dan PT Pos sedang kita cek," ucapnya.
Besar Bantuan Rp300ribu per dua bulan dan akan dibayarkan sebanyak 2 kali dengan total Rp600 ribu. Bantuan akan disalurkan PT Pos Indonesia kepada KPM yang telah terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos).
Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lokasi Pembayaran yaitu di Kantor Pos, Kelurahan/Komunitas, On Site (khusus Disabilitas/Jompo/Sakit Keras) Koordinasi dengan PT. Pos dan Kelurahan. "Bagi warga yang tidak bisa mengambil secara langsung khusus disabilitas, jompo dan sakit keras kita lakukan on site," jelasnya.
Soni minta masyarakat untuk bersabar menunggu proses validasi data. Karena pada dasarnya Pemkot Bandung sudah siap hanya tinggal menunggu hasil verifikasi dan validasi, karena proses sedang berjalan. Selain itu, uang BLT BBM boleh digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinsos Jawa Barat (Jabar), menjelaskan untuk wilayah Jabar, berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat sebanyak 2.687.070 KPM yang akan menerima BLT BBM. Adapun besaran BLT BBM yang diberikan adalah Rp150.000 per bulan selama empat bulan dari September hingga November yang dilakukan dalam dua tahap.
"Tahap pertama dilakukan pada Bulan September sebesar Rp 300.000 (September dan Oktober), tahap kedua direncanakan dilakukan pada November sebesar Rp 300.000 (November dan Desember)," katanya.
Kepala PT Pos Regional Jabar, Pujiati mengungkapkan, penyaluran BLT BBM di seluruh Jabar dikelola oleh dua regional Kantor Cabang Utama (KCU) yaitu regional Jakarta dan Jabar. Puji menerangkan, ada tiga cara salur BLT BBM, yaitu disalurkan di Kantor Pos terdekat, disalurkan di komunitas setempat (kecamatan, desa/ kelurahan), dan disalurkan langsung ke rumah penerima manfaat bila penerima manfaat termasuk pada disabilitas, lanjut usia, atau sakit.
"Bagi setiap KPM yang menerima bantuan ini akan dilakukan geo tagging rumah KPM guna menjaga validitas bantuan tepat sasaran. Adapun tahapan proses verifikasi KPM dari BLT BBM pada saat akan menerima bantuan ini yaitu melalui face recognition, scan barcode cekpos digital yang terdapat pada SP KPM," terangnya. (OL-15)
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK bahwa petahana di provinsi menggunakan dana bansos pemeritah pusat untuk alat kampanye.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
PENYALURAN Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi DKI Jakarta, per 27 September sudah mencapai 97,6%.
BLT pengalihan subsidi BBM diberikan pemerintah kepada KPM senilai Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT BBM ini dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali.
Agar ada pendekatan integratif dan komprehensif dalam hal pemutakhiran data, maka Kemensos harus memadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BANTUAN langsung tunai (BLT) BBM subsidi mulai diserahkan pada penerima manfaat di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (8/9).
BEM Nusantara akan mengawal pemberian bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved