Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH Kota Bandung, Jawa Barat sedang melakukan verifikasi data 69 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600 ribu tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar di Bandung Selasa (6/9) mengatakan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Kantor Pos, camat, dan lurah untuk memonitor penyaluran BLT BBM ini. "Dinsos akan menurunkan tim monitoring dan TKSK untuk membantu mengawasi. Kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya,"ucapnya.
Menurut Soni, di Kota Bandung, rencananya sekitar 69.000 KPM akan menerima BLT konpensasi BBM tahun 2022. Namun, angka tersebut masih dalam tahap verifikasi dan validasi data. "Saat ini, masih dalam tahap verifikasi dan validasi data karena tiap hari ada penambahan, data dari provinsi dan PT Pos sedang kita cek," ucapnya.
Besar Bantuan Rp300ribu per dua bulan dan akan dibayarkan sebanyak 2 kali dengan total Rp600 ribu. Bantuan akan disalurkan PT Pos Indonesia kepada KPM yang telah terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos).
Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lokasi Pembayaran yaitu di Kantor Pos, Kelurahan/Komunitas, On Site (khusus Disabilitas/Jompo/Sakit Keras) Koordinasi dengan PT. Pos dan Kelurahan. "Bagi warga yang tidak bisa mengambil secara langsung khusus disabilitas, jompo dan sakit keras kita lakukan on site," jelasnya.
Soni minta masyarakat untuk bersabar menunggu proses validasi data. Karena pada dasarnya Pemkot Bandung sudah siap hanya tinggal menunggu hasil verifikasi dan validasi, karena proses sedang berjalan. Selain itu, uang BLT BBM boleh digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinsos Jawa Barat (Jabar), menjelaskan untuk wilayah Jabar, berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat sebanyak 2.687.070 KPM yang akan menerima BLT BBM. Adapun besaran BLT BBM yang diberikan adalah Rp150.000 per bulan selama empat bulan dari September hingga November yang dilakukan dalam dua tahap.
"Tahap pertama dilakukan pada Bulan September sebesar Rp 300.000 (September dan Oktober), tahap kedua direncanakan dilakukan pada November sebesar Rp 300.000 (November dan Desember)," katanya.
Kepala PT Pos Regional Jabar, Pujiati mengungkapkan, penyaluran BLT BBM di seluruh Jabar dikelola oleh dua regional Kantor Cabang Utama (KCU) yaitu regional Jakarta dan Jabar. Puji menerangkan, ada tiga cara salur BLT BBM, yaitu disalurkan di Kantor Pos terdekat, disalurkan di komunitas setempat (kecamatan, desa/ kelurahan), dan disalurkan langsung ke rumah penerima manfaat bila penerima manfaat termasuk pada disabilitas, lanjut usia, atau sakit.
"Bagi setiap KPM yang menerima bantuan ini akan dilakukan geo tagging rumah KPM guna menjaga validitas bantuan tepat sasaran. Adapun tahapan proses verifikasi KPM dari BLT BBM pada saat akan menerima bantuan ini yaitu melalui face recognition, scan barcode cekpos digital yang terdapat pada SP KPM," terangnya. (OL-15)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved