Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
ASOSIASI Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) menyatakan omzet peretail kecil, koperasi, dan pasar tradisional semakin merosot karena menjamurnya retail besar dan moderen yang merambah hingga perdesaan.
"Pemerintah harus mengatur pembatasan retail modern yang berdampingan dengan retail koperasi dan pasar tradisional," tegas Ketua Akrindo Sriyadi Purnomo, Jumat (2/9).
Sriyadi menjelaskan pemerintah daerah harus menegakkan peraturan daerah (perda) secara benar. Penerapan perda, lanjutnya, agar mengatur retail besar moderen yang berdampingan dengan retail kecil koperasi dan retail pasar tradisional.
Ia mengatakan, sejauh ini kondisi peretail kecil kian terpuruk apalagi kebijakan kenaikan cukai rokok berimbas menurunkan daya beli. Bahkan, harga BBM yang mahal akan merepotkan lantaran otomatis menaikkan biaya transportasi.
"Kami sudah sampaikan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait tarif cukai terutama sigaret keretek tangan jangan naik dan penolakan revisi PP No. 109 Tahun 2012," katanya.
Karena itu dalam rapat koordinasi anggota Akrindo di Kota Batu merekomendasikan cukai hasil tembakau 2023 jangan naik. Kalaupun terpaksa cukai naik itu sesuai inflasi maksimal 3%. Termasuk menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 yang mengatur pertembakauan. "Kenaikan cukai rokok memicu PHK dan kemiskinan di saat pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19," pungkasnya. (OL-15)
Kenaikan tersebut disebabkan, karena harga gabah di tingkat petani kosong dan pasokan juga menurun hingga dipastikan harga beras tergantung pengirim.
Penggiling padi diminta untuk tetap memproduksi beras dan mensuplai ke pasar tradisional dan pasar modern dengan menepati syarat mutu seperti yang tertera dalam labeling di packaging.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen memberikan kesempatan dan wadah kepada para pedagang kecil untuk naik kelas.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
Dalam program ini, BI Tegal menyediakan total dana sebesar Rp1 miliar. Penukaran ini merupakan agenda rutin bulanan yang yang dilakukan BI Tegal.
Tim Gabungan melakukan inspeksi dengan mendatangi 8 lokasi agen dan distributor beras di Kabupaten Kudus untuk melakukan pengecekan beras terkait beras oplosan.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved