KPK Dukung Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Jawa Barat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Dinas
Pendidikan Jawa Barat, di Bandung, Selasa (23/8). Kadatangan KPK ini
dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan
Anti-korupsi yang telah diinisiasi Disdik Jabar di SMA, SMK, dan SLB
Negeri.

Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida
Ratna Zulaiha, mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi terdepan dalam
mengimplementasikan pendidikan Anti-korupsi di SMA, SMK dan SLB Negeri.

"Kami tahu kalau Dinas Pendidikan wilayah Jabar sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata pelajaran
PPKN," ujar Aida.

Untuk itu, ia mengaku sangat mengapresiasi, termasuk pemberian ganjaran dan hukuman yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan Jawa Barat terkait antikorupsi.

Menurut dia, meskipun di lingkup pendidikan terkait pelanggaran harus
mendapatkan tindakan. "Jadi misalnya sekarang selesai PPDB, kalau ada intervensi dan pelanggaran ya ditegakkan aturannya. Yang memanipulasi data juga harus diberikan sanksi," tegas dia.

Hal lainnya yaitu mengenai upaya Disdik Jabar yang terus mengaktifkan
Penyuluh Antikorupsi (Paksi) untuk melakukan program atau kegiatan-kegiatan.

Menurutnya, program itu adalah salah satu pemicu implmentasi pendidikan antikorupsi di Jabar berkembang. Termasuk, adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.

"Kepala sekolah di Jabar itu hampir semua mengikuti pelatihan integritas. Kami sangat harapkan itu menjadi modal mereka dalam mengelola sekolah dan menjadikan dirinya sebagai teladan,"
katanya.

Untuk memperkuat sinergitas bersama KPK sendiri, dia menyampaikan,
pihaknya berharap laporan implementasi Pendidikan Anti-korupsi di setiap sekolah dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dilakukan melalui dapodik dan juga platform Jaga.id milik KPK.

"Walaupun sudah dilakukan kita tidak mendapatkan laporannya secara detail. Karena itu kita ingin melalui dapodik dan melalui Jaga.id, kami bisa melihat dan mencari praktik terbaik di Jabar dan kita akan sebarkan ke satuan pendidikan di wilayah lain," katanya.

Unggah cerita baik

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan akan terus
mendorong agar setiap sekolah melaksanakan dan mengunggah
praktik-praktik baik terkait antikorupsi. Pada Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Pendidikan Antikoruspi sendiri dilakukan secara hybrid dan
dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah yang telah mengikuti diklat
integritas.

"Tadi seluruh kepala sekolah mendapatkan akun. Jadi pada saat melakukan
pembelajaran ada praktik praktik baik bisa diunggah untuk mempopulerkan praktik baik ke seluruh wilayah Jabar," ujar Dedi Supandi.

Menurut Dedi, KPK telah memahami bahwa Jawa Barat sudah terintegrasi dan memimpin pendidikan antikorupsi. Regulasi pun telah dibuat, baik itu peraturan gubernur maupun peraturan bupati.

"Di Jabar ini juga ada relawan kurikulum anti korupsi. Kita juga
membentuk tim Pokja Kurikulum Anti-korupsi yang berada di tiap cabang
dinas," katanya.

Sebanyak 100 dari 848 sekolah baik itu SMA, SMK dan SLB Negeri di Jabar
telah mengunggah praktik-praktik baik melalui platform KPK.

Dedi mendorong hal ini dapat dilakukan oleh seluruh sekolah. "Itu yang harus ditingkatkan. Insya Allah dalam waktu dua pekan kita akan
menyampaikan bahwa seluruh sekolah, khususnya negeri di Jabar akan
mengunggahnya," tandasnya. (N-2)