Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menargetkan 1 juta keluarga di wilayahnya akan mendapatkan program konversi gas ke listrik pada 2023. Program ini terus disosialisasikan melalui penggunaan kompor induksi kepada masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Jawa Barat, Slamet Mulyanto, saat ini pihaknya telah mulai
melakukan program konversi bagi 53.000 keluarga sasaran yang tersebar di Bandung, Tasikmalaya, Bandung Barat, dan Garut.
"Untuk uji coba ada 53.000 yang akan dikonversi. Tahun depan akan dinaikkan menjadi 1 juta," kata Slamet saat menyosialisasikan kompor induksi, di Bandung, Jumat (19/8).
Program ini akan diprioritaskan bagi masyarakat tidak mampu atau
pemilik daya listrik 459 hingga 900 Ampere. Nantinya, mereka akan
diberikan fasilitas meteran secara terpisah untuk penggunaan kompor
listrik, sehingga penggunaanya terukur dan terpantau.
"Jangan sampai fasilitas sudah kami berikan, tapi masih menggunakan
kompor gas. Ini akan kami pantau terus penggunaannya," jelas dia.
Menurut Slamet, penggunaan kompor induksi sebagai upaya memaksimalkan
energi terbarukan. Saat ini pembangkit listrik telah banyak menggunakan energi air. Berbeda dengan energi fosil yang akan habis dan
cenderung mahal.
"Gas sekarang sangat mahal, jadi bagaimana kita gunakan energi domestik
yaitu listrik. Kita sangat over capacity. Kapasitas cadangan listrik
kita sampai 50%," kata dia.
Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Jabar, Rino Gumpar
Hutasoit, mengatakan, untuk menyosialisasikan program itu, pihaknya melakukan berbagai upaya. Di antaranya lomba masak nasi goreng menggunakan kompor induksi sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan energi ramah lingkungan ke masyarakat.
"Semoga semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk menggunakan kompor listrik. Apalagi kompor listrik juga aman dalam penggunaannya," tandasnya. (N-2)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved