Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Kepala BSKDN Hadiri Peringatan Hari Damai Aceh Ke-17

Mediaindonesia.com
15/8/2022 21:05
Kepala BSKDN Hadiri Peringatan Hari Damai Aceh Ke-17
Kepala BSKDN menyerahkan sertipikat tanah secara simbolis kepada mantan narapidana politik atau korban konflik Gerakan Aceh Merdeka.(DOK Pribadi.)


PERINGATAN Hari Damai Aceh ke-17 yang mengusung tema Optimalisasi Butir-Butir MoU Dei Percepatan Pembangunan Aceh berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh pada Senin (15/8). Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto menghadiri acara itu.

Dalam kesempatan itu, Eko menyerahkan sertipikat tanah secara simbolis kepada mantan narapidana politik (napol) atau korban konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Penyerahan sertipikat tanah merupakan bagian penting dari serangkaian acara memperingati perjanjian damai antara GAM dan pemerintah pusat yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. 

Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dalam pidatonya mengungkapkan salah satu hasil kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki mengenai penyerahan tanah kepada Napol atau korban konflik GAM. "Kementerian ATR/BPN dan beserta seluruh perangkat kami di Aceh tidak pernah berhenti dan tidak menunggu untuk memenuhi bukti kesepakatan tersebut (MoU Helsinki). Kami terus berdiskusi dengan berbagai pihak dan Yang Mulia Wali Nanggroe, gubernur, bupati, wali kota, dan berbagai simpul-simpul organisasi masyarakat, tidak lain agar bukti kesepakatan baik hak atas lahan segera bisa disalurkan secara baik dan bermartabat," tuturnya. 

Di lain pihak, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki berharap pemerintah Aceh dapat melaksanakan perdamaian yang telah tertuang dalam MoU tersebut. Dalam sambutannya, dia meminta dukungan kepada semua pihak untuk tetap menjaga perdamaian di wilayah Aceh dengan menghilangkan sekat-sekat yang menonjolkan kepentingan pribadi ataupun golongan. 

"Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan berbagai pihak dan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melakukan pemerataan pembangunan, meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat derajat kesehatan masyarakat dan mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah," pungkasnya. (RO/OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya