HAMPIR 60% atau sekitar 830 ribu bidang tanah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum bersertifikat. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat menargetkan bisa menyelesaikan sebanyak 415 ribu bidang tanah setiap tahun.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur, Ara Komara Sujana, menyebutkan hingga saat ini baru 40% hak atas tanah masyarakat maupun instansi pemerintah yang sudah bersertifikat. Pensertifikatan tanah tersebut kecuali lahan kawasan hutan.
"Itu yang sudah tersertifikatkan baru sekitar 40%-an. Secara statistik kita masih ada 830 ribu bidang tanah hak masyarakat atau hak instansi pemerintah, kecuali hutan, itu belum tersertifikatkan," terang Ara, Senin (25/7).
Sisa bidang tanah yang belum tersertifikatkan, sebut Ara, harus bisa dituntaskan kurun dua tahun ke depan. Dirata-rata, sebut Ara, berarti Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Cianjur harus menuntaskan sebanyak 415 ribu bidang tanah setiap tahun.
"Roadmap kami, sampai tahun 2024 harus tersertifikatkan. Kalau dikalkulasi, per tahun harus menyelesaikan 415 ribu bidang tanah. Kami optimistis bisa selesai," jelasnya.
Berkaitan dengan penerbitan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), kata Ara, tahun ini Kabupaten Cianjur memiliki target sebantak 39 ribu. Hingga pertengahan tahun, sebut Ara, sudah tercapai sekitar 22 ribu sertifikat.
"Targetnya hingga Desember tahun ini harus tercapai sebanyak 39 ribu sertifikat. Yang sudah tersampaikan ke masyarakat sekitar 14 ribuan. Ini kita terus maraton menyampaikannya ke masyarakat," jelasnya.
Sedangkan tahun lalu, targetnya sebanyak 70 ribu sertifikat. Targetnya tercapai sekitar 65 ribuan. "Tahun lalu tercapai sekitar 92%-an," pungkasnya. (OL-15)
