Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
GUBERNUR Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Rabu (29/6) menyatakan akan membentuk Satgas Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) karena penularan penyakit itu belum juga dapat dihentikan. Satgas ini nantinya akan melibatkan berbagai pihak termasuk Polri dan TNI.
Menurut dia, pembentukan satgas ini untuk mempercepat penanganan penularan PMK yang hingga kini masih berlangsung di Sumut. Dengan tujuan percepatan itu pula lah dia melibatkan unsur Polri dan TNI di dalam tim.
Dia meyakini berbagai pihak terkait perlu dilibatkan agar bisa lebih cepat menangani penularan penyakit ini. Terlebih hingga kini penularan PMK di Sumut masih terus berlangsung.
Pemprov Sumut mencatat, pada awal Juni 2022, tingkat penularan PMK di wilayahnya masih sebanyak 4.002 kasus. Namun memasuki pekan kedua Juni, jumlahnya meningkat 2.046 menjadi 6.048 kasus.
Memasuki minggu ketiga Juni, angka penularan masih naik sebanyak 1.938 menjadi 7.987 kasus. Itu artinya jumlah kasus baru, muncul hampir dua kali lipat dalam dua minggu terakhir. Tingkat penularan meningkat dari 4.002 menjadi 7.987 atau 3.985 kasus. Bahkan sebaran daerah terpapar PMK sudah bertambah dua kali lipat.
Pada awal Juni 2022, cakupan penularan tercatat masih berada di tujuh daerah yakni Mandailing Natal, Padanglawas, Labuhanbatu Selatan, Pakpak Bharat, Karo, Langkat dan Tapanuli Tengah. Memasuki minggu ketiga Juni 2022, cakupan penularan bertambah menjadi 14 daerah.
Kabupaten Batubara yang pada awal Juni belum menjadi daerah sebaran, saat ini malah tercatat memiliki angka terbanyak dengan 4.081 kasus. Diikuti Kabupaten Deliserdang sebanyak 1.396 kasus, Langkat 1.205 kasus, Serdangbedagai 498 kasus dan Kabupaten 437 kasus. Kemudian Kabupaten Simalungun 60 kasus, Mandailing Natal 28 kasus, Labuhanbatu Selatan 17 kasus, Tapanuli Selatan 13 kasus dan Kabupaten Padanglawas Utara 11 kasus. Untuk kota, Medan menjadi yang tertinggi dengan 137 kasus, diikuti Padangsidimpuan 73 kasus, Binjai 28 kasus dan Kota Pematangsiantar 3 kasus.
Menurut Edy, saat ini jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Sumut mencapai 11.717 kasus yang tersebar hingga ke 16 kabupaten dan kota. Jumlah ternak yang sembuh sebanyak 6.594 ekor, sakit 5.065 dan yang mati 17 ekor.
Namun Edy menilai agresifitas penularannya relatif masih terkendali dan meminta masyarakat tidak merasa khawatir. Dia memastikan PMK bisa disembuhkan dan jumlah hewan ternak yang mati juga sangat kecil. "Hanya 0,5% ternak yang mati," ujarnya.
Kapolda Sumut Irjen Putra Simanjuntak memastikan pihaknya siap ikut terlibat dalam tim Satgas PMK. Dia sangat sepakat semua pihak harus bekerja lebih cepat mengatasi penularan PMK.
Kapolda yakin percepatan ini juga akan meminimalisir kerugian masyarakat akibat PMK. Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki suasana perayaan Idul Adha. (OL-15)
Selain melakukan monitoring terhadap ternak secara terus menerus lanjut dia pihaknya tetap menjalin komunikasi secara intens dengan para peternak yang ada di Pematangsiantar.
Koresponden Harian Umum Media Indonesia Faishol Taselan meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan wilahnya bebas sapi berpenyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Ramadan 2023
PEMERINTAH Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/2) menyerahkan uang ganti rugi ternak milik warga yang terpaksa dipotong karena terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar, Bali terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
PENJUALAN hewan ternak khususnya sapi di Palu, Sulawesi Tengah, mengalami penurunan.
Titik peluncuran, jelasnya lagi, akan dipusatkan di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, dengan nama koperasi percontohan KMP Sukamaju.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved