Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGURUS Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan akan mengawal kisruh gedung PWI Sulsel yang disegel secara paksa oleh Satpol PP. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang mempermalukan organisasi wartawan tertua di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menegaskan, mengusik keberadaan PWI di daerah sama saja dengan mengganggu organisasi PWI secara nasional. Apalagi PWI Sulsel punya dasar hak menempati gedung PWI Sulsel yang berada di Jalan AP Pettarani Nomor 31 Makassar.
Surat keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulsel yang memberikan hak pemanfaatan lahan dan gedung harusnya dihargai pemerintah provinsi, sebab SK tersebut belum dicabut sampai saat ini.
"Kami akan urus ini. PWI akan mencari jalan terbaik agar tidak ada tindakan merugikan PWI Sulsel. Kami akan komunikasikan dengan Kemendagri. Hal ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya saat memimpin rapat khusus membahas masalah PWI Sulsel di ruang rapat PWI Pusat, Jakarta, Jumat (10/6).
Atal menegaskan, sesuai dengan pendalaman PWI Pusat atas masalah ini, terlihat ada upaya yang terkesan dipaksakan karena proses-proses yang berjalan antara PWI Sulsel, DPRD Sulsel, dan pihak pemprov masih berjalan untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan semua pihak.
"Harusnya kan bisa dengan cara-cara elegan. Kami terus terang prihatin dengan perlakuan Satpol PP atas gedung PWI Sulsel," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, mengatakan langkah penyegelan jelas sebuah pelanggaran. Harusnya kalau ada anggapan PWI Sulsel melakukan pelanggaran mestinya dibicarakan tersendiri. Tidak serta merta melarang kegiatan PWI Sulsel.
"Sekarang saya mau tegaskan, ini adalah persoalan PWI Pusat juga, kami akan ambil alih ini persoalan dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus PWI Sulsel," tegasnya.
Ilham juga mendesak pihak Pemprov melalui Satpol PP untuk segera meniadakan pagar kawat yang dipasang di depan Press Club PWI Sulsel. Alasannya, komunikasi akan sulit terbangun dengan baik, jika ada tindakan yang menggangu aktivitas PWI. "Intinya cabut dulu pagar kawat duri itu, tidak enak sekali dilihat," imbuhnya.
Secara hukum, lanjut Ilham, SK Gubernur Sulsel perihal hak pemanfaatan dan penggunaan lahan dan gedung PWI Sulsel sudah cukup jelas. Hal itu masih belaku dan sah karena tidak pernah dicabut. "Mari kita hargai ini. Soal ke depannya nanti dibicarakan bagaimana model kesepahamannya," tambah Ilham.
Sementara itu, Ketua Tim Hukum PWI Sulsel Arman Sewang, mengatakan upaya duduk bersama sebenarnya sudah diupayakan PWI dengan melibatkan DPRD Sulsel.
"Karena ini produk DPRD yang ditindaklanjuti SK Gubernur Sulsel. Hasil pertemuan terakhir di DPRD Sulsel pada Kamis (9/6) juga sudah disepakati akan ada langkah-langkah duduk bersama mecari solusi atas masalah ini dalam waktu 30 hari kerja ke depan," jelas Arman.
Arman juga sangat mengapresiasi PWI Pusat yang menentukan sikap secara tegas akan membantu PWI Sulsel sebagi bagian dari PWI Pusat keluar dari masalah ini. "Sekarang kami tunggu langkah-langkah PWI Pusat setelah memastikan akan turun tangan. Selain itu, komunikasi PWI Sulsel dengan Pemprov Sulsel tetap akan dilakukan," tutup Arman. (RO/O-2)
Dadang Supriatna mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PWI Pusat dan Dewan Pers yang telah memberikan penghargaan bergengsi tingkat nasional
Perpusnas bersama PWI terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi masyarakat. Hal itu dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) kedua pihak.
Ketua PWI Jakarta Sayid Iskandarsyah menyatakan kolaborasi kampus UMB dan organisasi wartawan merupakan wujud link and match antara dunia pendidikan dan industri media.
Dalam pemilihan putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara, sedangkan Atal mengumpulkan 41 suara. Sehingga, Hendry Ch Bangun dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat.
Calon Ketua PWI Jaya Iqbal Irsyad berkomitmen gelar UKW Gratis
Rapat Pleno PWI Pusat, Rabu (22/5), menetapkan PWI Provinsi Riau sebagai Tuan Rumah Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Mengambil tema “Integrasi dan Sinergi Industri Pada Sektor Kehutanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, IEFE 2019 diharapkan semakin mendekatkan impian Indonesia
Sebelumnya PSM menggilas Perseru Serui 9-0.
Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry menambah loket pelayanan penumpang. Selain itu, pihak pelabuhan akan mempersingkat waktu bongkar muat kapal.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akui dirinya membahas Pilgub Sulsel bersama Jokowi
KEBUTUHAN gula pasir di Indonesia cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan gula di Indonesia, pemerintah terpaksa mengimpor gula sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Jadwal ujian nasional paket C akan sesuai aturan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved