BPKP: Pemda di Kalsel Belum Berpihak pada Produk Lokal

PEMERINTAH daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sejauh ini belum berpihak pada penggunaan produk dalam negeri.

Hasil monitoring Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel dan pendataan yang melibatkan seluruh Inspektorat Daerah se Kalsel menemukan lima Pemda belum mempunyai strategi dan tindakan yang nyata dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kelima pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kotabaru, Tapin, Tanah Bumbu, Banjarmasin, dan Banjarbaru.

Hal ini terlihat dari belum jelasnya pengelola e-katalog lokal dan belum adanya kebijakan kepala daerah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri. Padahal, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan pentingnya keberpihakan pada produk dalam negeri ini, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

Selain itu ada empat daerah lain hanya mempunyai pengelola e-katalog lokal atau hanya memiliki kebijakan mendorong penggunaan produk dalam negeri, yaitu Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Balangan. "Selain Pemprov, sejumlah Pemda Kabupaten dan Kota di Kalsel
belum berpihak pada produk dalam negeri," ungkap Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, Selasa (31/5).

Sebelumnya BPKP Kalsel mencatat komitmen penggunaan produk dalam negeri Pemprov Kalsel baru 33 persen dengan realisasi satu persen. Hasil monitoring dan pendataan disampaikan langsung ke Presiden sebagai bahan rapat kabinet. Presiden juga telah menegur beberapa kementerian/lembaga di pusat yang belum memiliki strategi dan tindakan nyata.

Seperti diketahui komitmen pembelian produk dalam negeri oleh Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam e-katalog mencapai Rp802 triliun. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai sebesar Rp296 triliun. Presiden RI, Joko Widodo meminta agar realisasi pembelian produk dalam negeri harus segera dilakukan karena baru mencapai 10 persen dari komitmen tersebut. (OL-13)

Baca Juga: Ganjar Gandeng Konsultan Selesaikan Masalah Banjir Rob di Jawa Tengah