Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG tahapan pemilu 2024, beberapa partai sudah mulai berbenah, tidak terkecuali dengan Partai Gelora Indonesia.
Dewan Pengurus Wilayah Partai Gelora Indonesia Jawa Barat mulai menyerahkan berkas ke Dewan Pengurus Nasional Partai Gelora, sebagai persyaratan Verifikasi faktual Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana menyatakan, setelah
Verrikasi Parpol faktual selesai, Partai Gelora khususnya Jawa Barat akan langsung turun ke masyarakat.
Beberapa strategi, lanjut Haris, sudah mulai disiapkan. Salah satunya
akan menurunkan Wagub Jabar periode 2014-2018 Deddy Mizwar untuk keliling Jawa Barat. "Nanti Pak Deddy Mizwar akan turun gunung, beliau akan menyentuh simpul-simpul suara di Jawa Barat," katanya, Selasa (25/5).
Haris optimis, Partai Gelora di Jawa Barat akan masuk dalam radar
pergulatan politik, pasalnya saat ini elektabilitas partai Gelora
kenaikannya cukup signifikan.
"Alhamdulillah, meski baru berumur dua tahun, elektabilitas Partai Gelora sudah bagus. Ini raihan yang patut disyukuri," katanya.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan kenaikan elektabilitas ini adalah sebuah bukti bahwa masyarakat telah menitipkan harapan dan mimpi kepada partai Gelora.
"Kita tidak pungkiri kenaikan elektabilitas ini berkat banyaknya
para kader partai nasionalis yang pindah ke partai Gelora. Dan ini
menjadi suntikan semangat bagi kita semua," katanya.
Saat ditanya dari partai mana saja yang saat ini resmi menjadi kader
partai Gelora, Haris belum menjawab. Namun, dia mengungkapkan bahwa
karena Partai Gelora adalah partai terbuka tentunya para kadernya pun
dari berbagai latar belakang.
"Dari yang kanan, kiri dan tengah semua ada di sini. Saya menikmati
keberagaman ini, karena perbedaan adalah sunatulloh," katanya. (N-2)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved