Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
RODA perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, masih belum pulih. Pembatasan sosial masyarakat selama pandemi covid -19, berdampak kepada penurunan perekonomian warga.
Lena Hutabarat, 45, perajin tenun ulos Batak di Tarutung, (24/5) mengaku mengalami penurunan pesanan ulos miliknya selama pandemi covid -19.
"Saya terpaksa memilih bercocok tanam padi gogo selama pandemi covid-19, sebab saat itu pesanan tenun ulos Batak minim, katanya.
Ia baru memulai aktivitasnya sebagai penenun ulos sejak Januari 2022. "Pesanan masih sedikit sampai sekarang."
Ekonomi Friska Hutabarat, warga Kecamatan Garoga, juga belum bergerak. Ia mengaku tidak memanen jahe miliknya akibat harga jual yang masih rendah, yakni Rp3.000-Rp4.000 per kilogram.
"Saya memilih untuk tidak memanen jahe milikku karena harga jual yang sangat rendah. Pasalnya jasa panen dan jasa angkut tidak seimbang dengan harga jual,"
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengakui belum bergeraknya ekonomi warga. Untuk itu, ia meminta pengalokasian Dana Desa dilanjutkan untuk kegiatan ketahanan pangan.
"Saya minta dianggarkan untuk pengadaan ternak, baik ayam maupun bebek. Itu upaya untuk memulihkan ekonomi masyarakat," jelasnya.
Menanggapi perintah bupati, Parlindungan Sinaga, Kepala Desa Tapian Nauli, Kecamatan Adiankoting, mengaku akan membeli bibit ayam untuk memulihkan ekonomi warganya.
"Kami juga berharap masa panen baik, sehingga juga membantu roda perekonomian warga," tandasnya. (N-2)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved