Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin bahwa semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal itu ia sampaikan kepada masyarakat yang tergabung sebagai relawan Pro Jokowi (Projo), Sabtu (21/5). Moeldoko juga menjamin Kantor Staf Presiden (KSP) akan selalu siap mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah demi kemaslahatan publik.
"KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?" Kata Moeldoko yang didapuk menjadi salah satu narasumber dalam Rakernas V Relawan ProJo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Baca juga: Jokowi Minta Jangan Tergesa-Gesa Bahas Capres 2024
Moeldoko pun menegaskan kembali pernyataan Presiden Jokowi terkait tugas pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan publik yang tidak mudah. Namun pemerintah akan terus berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan terbuka dengan kritik.
"Menghadapi situasi rumit seperti saat ini dengan adanya ketidakpastian global dan pandemi yang belum berakhir, dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh bergeser sedikit pun," kata Moeldoko.
Sementara itu, beberapa perwakilan masyarakat dari Sumatera Barat sempat menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko. Beberapa di antaranya adalah tentang pembangunan jalan tol yang belum selesai dan hak kepemilikan tanah bekas tambang oleh pihak swasta di Sawahlunto.
Selama keluhan yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik, pintu KSP terbuka untuk menerima aduan masyarakat, respon Moeldoko.
"Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada lapangan. Saya berharap agar ProJo ini bisa menjadi partner strategis pemerintah yang ikut memikirkan dan berupaya memecahkan hambatan implementasi kebijakan di lapangan," ujarya. (RO/A-1)
SEKRETARIS Jenderal DPP Pro Jokowi (Projo) Handoko, membantah bahwa Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie menerima jatah sebanyak 50 persen dari pengamanan judi online.
Projo sebut publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan terkait sepak terjang Budi Arie.
WAKIL Ketua Umum DPP PROJO MUDA, Leecarlo, menanggapi polemik terkait instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah PDIP tidak hadiri retret
MENTERI Koperasi Budi Arie mengemukakan isi obrolan dalam pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu pembahasannya, yakni soal partai super terbuka (Tbk)
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo membantah kabar mengenai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online merupakan anggota Projo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved